Komentar
JAKARTA | MEDIA-DPR.COM, Lemabaga Pemasyarakatan kelas III Rangkasbitung gerak cepat melanjutkan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), kali ini menggandeng Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten hadir langsung didampingi asisten kedeputian pencegahan meninjau sejumlah fasilitas dan layanan di Lapas Kelas III Rangkasbitung, Kamis (23/07).
Mengakhiri kunjungan, kepala Ombudsman RI Wilayah Banten memberikan penguatan kepada seluruh petugas Lapas dalam menyongsong persiapan tim penilai nasional dalam meraih predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
dalam pengantar pembukanya, Kepala Lapas Rangkasbitung budi ruswanto menyampaikan gambaran umum progres pembangunan ZI di lapas.
"Apresiasi dan rasa bangga kami sampaikan atas kehadiran Kepala Ombudsman Ri Wilayah Banten dan jajaran ke Lapas Rangkasbitung, sejalan dengan progres yang kami bangun, sinergi, masukan dan arahan serta diskusi kami butuhkan demi kesuksesan tahapan dan peningkatan pelayanan publik, terlebih lagi Ombudsman RI Wilayah Banten memiliki kapasitas untuk menilai kepatuhan layanan dibidang pemerintahaan dan reformasi birokraksi, semoga arahanya bisa menambah semangat dan meningkatan pelayanan kepada masyarakat,"ujar Budi Ruswanto seperti release yang diterima MEDIA-DPR.COM,di Jakarta, Kamis,(23/07/2020)
Kepala Ombudsman RI, Dedy Irsani menyampaikan bahwa tugas pokok pemasyarakatan berbeda dengan instansi lainnya terutama di kemenkumham.
"Banyak indikator yang mesti dicapai dan diimpelemntasikan jika kita ingin meraih predikat ZI menuju WBK/WBBM, tidak mudah dan juga tidak sulit perlu konsistensi dan komitmen dalam implementasi.
Saya melihat dari depan sampai kedalam Lapas sudah sangat baik menyiapkan sarana layanan tinggal ditingkatkan, dipertankan terutama dalam impelemntasinya kita harus melayani masyarakat di dalam yaitu WBP dan di luar yaitu keluarga pengunjung dan masyarakat lain, terhadap impelementasi 6 area perubahannya harus jelas dan kongkrit di laksanakan dengan baik, saat ini sudah semakin terbuka sehingga muaranya adalah pembangunan ZI ini harus dapat meningkatkan pelayanan publik, kalau tidak meningkat berarti ya tidak ada perubahan"
Masalah klasik di Lapas adalah over kapasitas, hampir terjadi di seluruh lapas, dalam situasi tersebut petugas harus memiliki pendekatan khusus, humanis dan kekeluargaan.
"Flasback kebelakang, terjadi banyak gangguan keamanan karena adanya layanan yang tidak diberikan secara baik, ada prosedure yang dilanggar, oleh karenanya konsep pembinaan harus dapat memanusiakan sebagaimana memperlakukan manusia dengan baik dan alhamdulillah Lapas Rangkasbitung sudah menjalankan dengan baik, terlihat dari suasana lapas yang bersih, asri dan nyaman" Kesan Dedy Irsan Kepala Ombudsman RI. (Han/Jnn)
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten hadir langsung didampingi asisten kedeputian pencegahan meninjau sejumlah fasilitas dan layanan di Lapas Kelas III Rangkasbitung, Kamis (23/07).
Mengakhiri kunjungan, kepala Ombudsman RI Wilayah Banten memberikan penguatan kepada seluruh petugas Lapas dalam menyongsong persiapan tim penilai nasional dalam meraih predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
dalam pengantar pembukanya, Kepala Lapas Rangkasbitung budi ruswanto menyampaikan gambaran umum progres pembangunan ZI di lapas.
"Apresiasi dan rasa bangga kami sampaikan atas kehadiran Kepala Ombudsman Ri Wilayah Banten dan jajaran ke Lapas Rangkasbitung, sejalan dengan progres yang kami bangun, sinergi, masukan dan arahan serta diskusi kami butuhkan demi kesuksesan tahapan dan peningkatan pelayanan publik, terlebih lagi Ombudsman RI Wilayah Banten memiliki kapasitas untuk menilai kepatuhan layanan dibidang pemerintahaan dan reformasi birokraksi, semoga arahanya bisa menambah semangat dan meningkatan pelayanan kepada masyarakat,"ujar Budi Ruswanto seperti release yang diterima MEDIA-DPR.COM,di Jakarta, Kamis,(23/07/2020)
Kepala Ombudsman RI, Dedy Irsani menyampaikan bahwa tugas pokok pemasyarakatan berbeda dengan instansi lainnya terutama di kemenkumham.
"Banyak indikator yang mesti dicapai dan diimpelemntasikan jika kita ingin meraih predikat ZI menuju WBK/WBBM, tidak mudah dan juga tidak sulit perlu konsistensi dan komitmen dalam implementasi.
Saya melihat dari depan sampai kedalam Lapas sudah sangat baik menyiapkan sarana layanan tinggal ditingkatkan, dipertankan terutama dalam impelemntasinya kita harus melayani masyarakat di dalam yaitu WBP dan di luar yaitu keluarga pengunjung dan masyarakat lain, terhadap impelementasi 6 area perubahannya harus jelas dan kongkrit di laksanakan dengan baik, saat ini sudah semakin terbuka sehingga muaranya adalah pembangunan ZI ini harus dapat meningkatkan pelayanan publik, kalau tidak meningkat berarti ya tidak ada perubahan"
Masalah klasik di Lapas adalah over kapasitas, hampir terjadi di seluruh lapas, dalam situasi tersebut petugas harus memiliki pendekatan khusus, humanis dan kekeluargaan.
"Flasback kebelakang, terjadi banyak gangguan keamanan karena adanya layanan yang tidak diberikan secara baik, ada prosedure yang dilanggar, oleh karenanya konsep pembinaan harus dapat memanusiakan sebagaimana memperlakukan manusia dengan baik dan alhamdulillah Lapas Rangkasbitung sudah menjalankan dengan baik, terlihat dari suasana lapas yang bersih, asri dan nyaman" Kesan Dedy Irsan Kepala Ombudsman RI. (Han/Jnn)
