Awal Juli, Baru 5 Proyek di Kota Probolinggo Masuk ULP

Iklan Semua Halaman

.

Awal Juli, Baru 5 Proyek di Kota Probolinggo Masuk ULP

Media DPR
Minggu, 16 Agustus 2020

PROBOLINGGO JAWA TIMUR | MEDIA-DPR.COM, Pembangunan infrastruktur di Kota Probolinggo melambat. Sampai awal Juli, baru lima proyek fisik yang masuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Empat di antaranya berkaitan dengan pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) baru.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kota Probolinggo dengan Dinas PUPR-Perkim serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, kemarin (1/7).
“Sampai saat ini hanya lima program berkaitan denga infrastruktur yang telah dilimpahkan ke ULP. Untuk Pasar Baru, hanya tahap Manajerial Konstruksi (MK) dan dokumen MK Pasar Baru belum dikembalikan ke ULP sampai saat ini,” ujar Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Probolinggo Gofur Effendy, kemarin.

Padahal, per 30 April lalu, sudah ada 15 proyek fisik di Dinas PUPR-Perkim yang masuk ke ULP. Berdasarkan data Barang dan Jasa Pemkot Probolinggo, dua proyek yang sudah selesai dilelang adalah pembangunan jembatan RSUD baru dengan nilai kontrak Rp 1.290.405.296,49. Serta, MK RSUD baru dengan nilai kontrak Rp 1.196.019.000.

Sedangkan, tiga proyek lainnya ada yang masih proses lelang. Ada juga yang dokumennya belum dikembalikan setelah dikembalikan Pokja. Dua proyek yang sedang diproses adalah konstruksi pembangunan RSUD baru dengan Hitungan Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 28 miliar. Serta, perencanaan pembangunan RSUD baru dengan HPS Rp 4,6 miliar. Sedangkan, dokumen MK revitalisasi Pasar Baru dengan nilai HPS Rp 1,5 miliar belum dikembalikan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo Agus Hartadi mengatakan, anggaran program di Dinas PUPR-Perkim banyak yang terkena refocusing untuk penanganan Covid-19. Termasuk anggaran perbaikan jalan. “Namun, informasi terbaru sudah ada Peraturan Presiden terkait dana cadangan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang bisa dimanfaatkan, misalnya untuk perbaikan jalan. Sayangnya, saat ini belum ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal ini,” jelasnya.

Anggota Komisi III Robit Rijanto mengatakan, terkait proyek konstruksi memang stagnan. Baru lima proyek yang masuk ULP, empat di antaranya proyek RSUD baru. “Jika ini memang berkaitan dengan janji-janji politik, ya sah-sah saja. Tapi, dengan kondisi yang stagnan ini, tidak ada proyek fisik yang bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Pernyataannya diamini oleh Ketua Komisi III Agus Rianto. Ia membenarkan kondisi pembangunan fisik di Kota Probolinggo stagnan. Kondisi ini tidak lepas dari dampak Covid-19 yang membuat dilakukan refocusing anggaran.

“Refocusing memang sudah terjadi. Namun, di sini proyek fisik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti perbaikan jalan-jalan, padahal bisa dilakukan dengan dana swakelola. Tetapi, tadi disampaikan ada angin segar untuk perbaikan jalan ini, karena ada Perpres mengenai dana cadangan DAK. Meski PMK soal itu belum turun,” ujarnya. (Agus)
close
Info Pasang Iklan