Unhan Kukuhkan Prof Supartono Sebagai Guru Besar Ilmu Pertahanan Bidang Teknologi Kemaritiman

Iklan Semua Halaman

.

Unhan Kukuhkan Prof Supartono Sebagai Guru Besar Ilmu Pertahanan Bidang Teknologi Kemaritiman

Staff Redaksi Media DPR
Kamis, 13 Agustus 2020

BOGOR | MEDIA-DPR.COM, Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., memimpin sidang Senat terbuka pengukuhan Guru Besar Universitas Pertahanan ( Unhan)  Laksamana Muda TNI (Purn) Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M sebagai Guru Besar Ilmu Pertahanan Bidang Teknologi Kemaritiman, yang di gelar di Kampus Bela Negara Unhan. Kamis, (13/08). 

Dalam sambutannya, Rektor Unhan mengatakan bertambahnya guru besar bagi Unhan patut kita syukuri bersama, karena mutu dan eksistensi Universitas Pertahanan akan semakin unggul sesuai dengan visi Unhan menjadi World Class Defense University pada tahun 2024.


"Hal ini sebagai jawaban atas tantangan perguruan tinggi dalam mencetak generasi bangsa berkualitas, sehingga memerlukan sosok yang profesional dalam bidangnya,"ujar Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., seperti release yang diterima redaksi MEDIA-DPR.COM, di Jakarta, Kamis (13/08/2020).

Ditempat yang sama Laksamana Muda TNI (Purn) Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M memaparkan orasi ilmiah tentang “Manajemen Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Dalam Meningkatkan Pertahanan Dan Keamanan Negara”. Indonesia sebagai negara kepulauan diperoleh melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nation Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. 

"Pemerintah Indonesia telah menjabarkan lima tujuan yang akan dicapai yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, meningkatnya peran sektor kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan daya dukung konsumsi ikan, dan peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa,"tuturnya. 

Strategi Pemberdayaan meliputi peningkatkan kesejahteraan penduduk lokal     setempat, pemberdayaannya perlu dilakukan secara terintegrasi antara pemberdayaan potensi ekonomi dengan pertahanan dan keamanan serta pemberdayaannya sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada TNI. 

Pemerintah melakukan beberapa kebijakan merubah paradigma dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, melakukan perlindungan secara khusus terhadap pulau-pulau kecil terluar, menempatkan penduduk pada pulau-pulau kecil terluar tidak berpenghuni melalui program transmigrasi, meningkatkan program pemberdayaan masyarakat, dan perlu diberikan jaminan biaya hidup dan insentif bagi penduduk. Untuk Potensi Pertahanan dan Keamanan, Pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan, antara lain peningkatan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan laut, peningkatan personel pengamanan di wilayah strategis di perbatasan laut, yang proporsional, peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara tetangga. 

Acara ini dihadiri oleh Para Guru Besar Unhan, Para Rektor Unhan sebelumnya, Pejabat Eselon I, II dan III Unhan, para tamu undangan  yang  hadir melalui vidcon antara lain Sekjen Kemhan beserta Pejabat Eselon I lingkungan Kemhan, Pejabat di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan antara lain Kadisdikal,  Sestama BNPT, Kepala BNPB, Sekjen Wantanas, Kepala PPSDK, Kepala STIN dan Komandan PMPP, Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pimpinan Perguruan Tinggi Mitra Universitas Pertahanan antara lain UI, ITB, IPB, UGM, ITS, UNAIR, UB, Dekan UHT, UNPAD, UNJ serta Alumni AAL tahun 1984 dan Dubes RI di Kabul Mayjen TNI (Purn) Arief Rahmah. (S handoko/jnn)
close