Komentar
JAKARTA | MEDIA-DPR.COM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergerak cepat untuk melakukan pembangunan diberbagai daerah diantaranya pembangunan daerah pesisir dan perbatasan dari berbagai kawasan di Indonesia dengan prinsip kehatian-hatian dan keadilan.
Menurut Ketua Umum Laskar Merah Putih Perjungan (LMPP) Yusad Regar visi pembangunan Presiden Jokowi melalui Nawacita yang memiliki komitmen untuk membangun Indonesia dari wilayah pinggiran, sudah memberikan ruang yang sangat longgar bagi setiap pemerintah daerah dalam mengambil peran dalam memajukan setiap daerah sehingga setiap komponen masyarakat bisa menikmati tingkat kesejahteraan hidup yang memadai.
"Bahwa visi pembangunan nawacita mengubah konsep pembangunan yang dulunya bersifat “jawa-sentris” menjadi “Indonesia-sentris”, itu artinya adalah wajib untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dari Merauke sampai Sabang dan dari Miangas sampai Rotte,"ujar Yusad Regar seperti release yang diterima redaksi MEDIA-DPR.COM di Jakarta, Rabu (18/11/2020).
Dikatakan Yusad Regar untuk Indonesia Timur harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah pusat. Mengingat Kawasan Indonesia Timur hingga hari ini masih mengalami disparitas dalam pemerataan pembangunan.
"Dengan adanya komitmen visi Nawacita dari presiden Jokowi seharusnya pemerintah dan masyarakat harus secara aktif bersinergi bukan lagi “menunggu bola” tapi “menjemput bola” dalam memperjuangkan aspirasi pembangunan,"terangnya.
Masih menurut Yusad Regar bahwa Data pusat BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah Timur seperti Maluku dan Papua mengalami peningkatan yang signifikan dari 4,89% di 2017 menjadi 6,99% di tahun berikutnya. Akan tetapi, angka tersebut tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia atau masyarakat.
Hal ini terlihat dari kontribusi 2% yang di berikan Indonesia wilayah Timur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018.
"Kontribusi tersebut tergolong minim sekalipun ada pertumbuhan ekonomi, hal ini di sebabkan karena konstruksi pondasi ekonomi kurang kuat,"tegasnya.
Seperti diketahui pertumbuhan ekonomi lebih banyak di kontribusi oleh perdagangan dan konsumsi. Dimana kontribusi konsumsi tersebut berasal dari belanja pemerintah daerah dan bukan dari sumber yang sifatnya produktif seperti investasi dan sebagainya.
Hal ini akan membuat dampak negatif terhadap IPM (indeks pembangunan manusia) di daerah Timur Indonesia masih minim dari tahun ke tahun di bandingkan Jawa dan Bali.
"Provinsi dengan poin IPM terendah masih di dominasi di wilayah Timur Indonesia pada Januari 2020, yaitu Papua sebesar 60,84, Papua Barat sebesar 64,70, NTT sebesar 65,23, Sulawesi Barat sebesar 65,73 dan Kalimantan Barat sebesar 67,65,"ungkapnya.
Lebih lanjut Yusad menjelaskan sebelum era reformasi, rezim orde baru dengan gaya kepemimpinan militeristik ala Presiden Suharto cenderung membangun kebijakan pembangunan nasional yang bersifat “top down”,
di mana kebijakan pembangunan di tentukan dan di laksanakan dari pusat ke daerah.
"Akibatnya, kebijakan pembangunan tersebut sulit menjawab kebutuhan “grass roots society” (masyarakat akar rumput) di setiap daerah,"imbuhnya.
Menurut Yusad dengan pola pembangunan nasional pada rezim orde baru yang terpusat di Jawa membuat disparitas pembangunan yang sangat menyolok di kawasan Indonesia Timur.
"Monopoli sumber daya alam dan pasar komoditi dari kelompok dan kartel oligarki rezim orde baru semakin memperlebar jurang kesenjangan pembangunan antara Indonesia di wilayah Timur dengan pembangunan yang lebih terpusat di pulau Jawa,"tegasnya.
Alhasil rezim orde baru kepemimpinan Suharto pada akhirnya tumbang melalui gerakan reformasi yang di pelopori oleh mahasiswa tahun 1998. Sekalipun perjuangan menggulingkan rezim orde baru kala … (S Handoko)
