Komentar
SAROLANGUN JAMBI |
MEDIA-DPR.COM, Komisi I DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan
kunjungan kerja ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarolangun, Jumat 22/01/2021sekitar pukul
09.00 Wib yang berlangsung dengan lancar.
Dalam kunjungan itu,
hadir langsung dikonmadoi Ketua Komisi I DPRD Tanjab Barat H Suhatmeri,
SH beserta para anggota Subairi, S. Ag, Jamal Darmawan Sie, SE, MM,
Rayun, SE, Budi Azwar dan Ns Neli, S. Kep beserta Sekretaris DPRD Tanjab
Barat Hendrizal, S. Pt, MM.
Kepala BKPSDM Sarolangun H A Waldi
Bakri, S. Ip, S. Sos, MM, beserta Sekretaris BKPSDM Linda Novita
Herawati, SH, Kabid Diklat Arif Sulistiyono, SE, Kabid MPP Kaprawi BM
Kabid IPK Erry Harry Wibawa, S. Hut, M. Sc, M. Eng, dan jajaran
menyambut baik kedatangan rombongan komisi I DPRD Sarolangun tersebut.
Ketua
Komisi I DPRD tanjab barat Suhatmeri mengatakan bahwa kedatangan
pihaknya tersebut dalam rangka melakukan koordinasi dengan BKPSDM
Sarolangun terkait formasi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan peraturan kepala BKN nomor 18
tahun 2020 tentang perubahan atas perka nomor 01 tahun 2019 tentang
petunjuk tekhnis pengadaan PPPK.
"Maksud dan tujuan kedatangan
kami untuk berkoordinasi dan berkonsultasi tentang penerimaan formasi
PPK, bagaimana teknisnya dan tentunya bisa kami bawa, "katanya.
Ia
juga mengaku pihaknya mengunjungi BKPSDM Kabupaten Sarolangun karena
melihat adanya mekanisme yang baik dalam melaksanakan kinerja sehingga
perlu dilakukan sharing informasi terkait teknis pelaksanaan baik dalam
rangka penerimaan PPPK maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta
mekanisme dalam penegakan disiplin ASN yang mengacu kepada PP nomor 11
tahun 2017 dan PP Nomor 53 tahun 2010, yang memiliki motto pelayanan
yang sudah berbasis Tekhnolohi dan informasi (IT).
"Kita melihat
mekanisme tadi, yang kemudian bkpsdm Sarolangun ini juga bagus, kita
melihat kinerjanya dan juga dalam penerimaan Pegawai Kontrak Kerja
(PKK), alhamdulillah di sarolangun masih di terima sementara di daerah
kami sudah dihentikan dua tahun ini sementara kebutuhan kami sama dengan
daerah sini, maka kami tanya tadi mekanismenya bagaimana, "katanya.
Suhatmeri
juga menambahkan melalui kunjungan kerja tersebut, segala sesuatu yang
bisa dibawa oleh pihaknya tentu kedepan akan menerapkannya sebagai bahan
masukan terhadap instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjab Barat, sehingga pelaksanaan penerimaan formasi PPPK dapat
berjalan dengan baik.
"Kita konsultasi tentang PPpk, dalam
pelaksanaannya nanti tentu ini akan menjadi bahan untuk daerah kami
dalam, Insa allah akan kami terapkan karena dinas instansi masih banyak
yang butuh tenaga, apalagi tenaga tekhnis jadi itulah acuan kami
nantinya," katanya
Sementara itu, Kepala BKPSDM H A Waldi
Bakri, mengucapkan terima kasih atas kunjungan para anggota legislatif
yang tergabung dalam komisi I DPRD Tanjab Barat ini, tentunya selain
dalam meningkatkan silaturahmi juga dalam saling tukar informasi terkait
kekurangan maupun kelebihan dari daerah masing-masing, khususnya dalam
mekanisme penerimaan formasi PPPK maupun CPNS.
"Ini merupakan
penghargaan besar bagi kami, tentu kami sangat berterima kasih dalam
kunjungan ini, dalam rangka membuka wawasan dan hal yang kurang disini
tentu akan kita terus benahi. Ya, terjadi hubungan yang bagus lah, Kita
sharing serta berkoordinasi dan komunikasi apa-apa hal yang kurang, kami
kita minta pandangan dengan komisi I DPRD ya saling mengisilah, Mudah
mudahan ini terus berlanjut dan dapat menjalin silaturahmi yang baik,"
katanya.
Terkait penerimaan formasi PPPPK ini, kata Waldi,
Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengusulkan lebih dari 1400 orang ke
pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB, melalui hasil evaluasi
bersama kemendikbud di Jakarta.
Katanya, untuk jadwal penerimaan
PPPK ini, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah
pusat. Namun, setiap daerah tentu diminta untuk mengusulkan formasi yang
dibutuhkan.
"Formasi ini bukan berarti kita mengada-ngada tetap sudah terdaftar di sistim Dikbud. Kondisinya sudah kayak gitu," katanya.
Kemudian
kata Waldi, pihaknya juga memberikan informasi penerimaan Pppk
sebagaimana yang diharapkan oleh Komisi I DPRD Tanjab Barat, tentunya
informasi yang memang sudah diterapkan oleh BKPSDM Sarolangun.
"Dasar
konsep kami adalah penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis
Beban Kerja (ABK) dari masing-masing opd, apabila Anjab abk masih merasa
kurang hal yang tidak mustahil untuk melakukan penerimaan, tapi
sepanjang ini tidak terpenuhi berarti berdasarkan kemauan bukan
kebutuhan, jadi itu," kata dia menambahkan.
Dalam kegiatan
tersebut juga diakhiri dengan penyerahan plakat pemerintah daerah
masing-masing, yang diserahkan oleh Ketua Komisi I DPRD Tanjab Barat
Suhatmeri kepada Kepala BKPSDM Sarolangun H A Waldi Bakri, dan begitu
juga sebaliknya.
Selama kegiatan tersebut berlangsung juga
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata
rantai penularan wabah virus corona (covid-19), mulai dengan mencuci
tangan pakai sabun, memakai masker dan menjaga jarak.(Pa.1000.PJ)
