Komisi I DPRD Tanjab Barat Kunker Ke BKPSDM Sarolangun

Iklan Semua Halaman

.

Komisi I DPRD Tanjab Barat Kunker Ke BKPSDM Sarolangun

Media DPR
Jumat, 22 Januari 2021

 

SAROLANGUN JAMBI | MEDIA-DPR.COM, Komisi I DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarolangun, Jumat 22/01/2021sekitar pukul 09.00 Wib yang berlangsung dengan lancar.

Dalam kunjungan itu, hadir langsung dikonmadoi Ketua Komisi I DPRD Tanjab Barat H Suhatmeri, SH beserta para anggota Subairi, S. Ag, Jamal Darmawan Sie, SE, MM, Rayun, SE, Budi Azwar dan Ns Neli, S. Kep beserta Sekretaris DPRD Tanjab Barat Hendrizal, S. Pt, MM.

Kepala BKPSDM Sarolangun H A Waldi Bakri, S. Ip, S. Sos, MM, beserta Sekretaris BKPSDM Linda Novita Herawati, SH, Kabid Diklat Arif Sulistiyono, SE, Kabid MPP Kaprawi BM Kabid IPK Erry Harry Wibawa, S. Hut, M. Sc, M. Eng, dan jajaran menyambut baik kedatangan rombongan komisi I DPRD Sarolangun tersebut.

Ketua Komisi I DPRD tanjab barat Suhatmeri mengatakan bahwa kedatangan pihaknya tersebut dalam rangka melakukan koordinasi dengan BKPSDM Sarolangun terkait formasi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan peraturan kepala BKN nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas perka nomor 01 tahun 2019 tentang petunjuk tekhnis pengadaan PPPK.

"Maksud dan tujuan kedatangan kami untuk berkoordinasi dan berkonsultasi tentang penerimaan formasi PPK, bagaimana teknisnya dan tentunya bisa kami bawa, "katanya. 

 

 

Ia juga mengaku pihaknya mengunjungi BKPSDM Kabupaten Sarolangun karena melihat adanya mekanisme yang baik dalam melaksanakan kinerja sehingga perlu dilakukan sharing informasi terkait teknis pelaksanaan baik dalam rangka penerimaan PPPK maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta mekanisme dalam penegakan disiplin ASN yang mengacu kepada PP nomor 11 tahun 2017 dan PP Nomor 53 tahun 2010, yang memiliki motto pelayanan yang sudah berbasis Tekhnolohi dan informasi (IT).

"Kita melihat mekanisme tadi, yang kemudian bkpsdm Sarolangun ini juga bagus, kita melihat kinerjanya dan juga dalam penerimaan Pegawai Kontrak Kerja (PKK), alhamdulillah di sarolangun masih di terima sementara di daerah kami sudah dihentikan dua tahun ini sementara kebutuhan kami sama dengan daerah sini, maka kami tanya tadi mekanismenya bagaimana, "katanya.

Suhatmeri juga menambahkan melalui kunjungan kerja tersebut, segala sesuatu yang bisa dibawa oleh pihaknya tentu kedepan akan menerapkannya sebagai bahan masukan terhadap instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat, sehingga pelaksanaan penerimaan formasi PPPK dapat berjalan dengan baik.


"Kita konsultasi tentang PPpk, dalam pelaksanaannya nanti tentu ini akan menjadi bahan untuk daerah kami dalam, Insa allah akan kami terapkan karena dinas instansi masih banyak yang butuh tenaga, apalagi tenaga tekhnis jadi itulah acuan kami nantinya," katanya


Sementara itu, Kepala BKPSDM H A Waldi Bakri, mengucapkan terima kasih atas kunjungan para anggota legislatif yang tergabung dalam komisi I DPRD Tanjab Barat ini, tentunya selain dalam meningkatkan silaturahmi juga dalam saling tukar informasi terkait kekurangan maupun kelebihan dari daerah masing-masing, khususnya dalam mekanisme penerimaan formasi PPPK maupun CPNS.

"Ini merupakan penghargaan besar bagi kami, tentu kami sangat berterima kasih dalam kunjungan ini, dalam rangka membuka wawasan dan hal yang kurang disini tentu akan kita terus benahi. Ya, terjadi hubungan yang bagus lah, Kita sharing serta berkoordinasi dan komunikasi apa-apa hal yang kurang, kami kita minta pandangan dengan komisi I DPRD ya saling mengisilah, Mudah mudahan ini terus berlanjut dan dapat menjalin silaturahmi yang baik," katanya. 

 


Terkait penerimaan formasi PPPPK ini, kata Waldi, Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengusulkan lebih dari 1400 orang ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB, melalui hasil evaluasi bersama kemendikbud di Jakarta.

Katanya, untuk jadwal penerimaan PPPK ini, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Namun, setiap daerah tentu diminta untuk mengusulkan formasi yang dibutuhkan.

"Formasi ini bukan berarti kita mengada-ngada tetap sudah terdaftar di sistim Dikbud. Kondisinya sudah kayak gitu," katanya.

Kemudian kata Waldi, pihaknya juga memberikan informasi penerimaan Pppk sebagaimana yang diharapkan oleh Komisi I DPRD Tanjab Barat, tentunya informasi yang memang sudah diterapkan oleh BKPSDM Sarolangun.

"Dasar konsep kami adalah penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dari masing-masing opd, apabila Anjab abk masih merasa kurang hal yang tidak mustahil untuk melakukan penerimaan, tapi sepanjang ini tidak terpenuhi berarti berdasarkan kemauan bukan kebutuhan, jadi itu," kata dia menambahkan.

Dalam kegiatan tersebut juga diakhiri dengan penyerahan plakat pemerintah daerah masing-masing, yang diserahkan oleh Ketua Komisi I DPRD Tanjab Barat Suhatmeri kepada Kepala BKPSDM Sarolangun H A Waldi Bakri, dan begitu juga sebaliknya.

Selama kegiatan tersebut berlangsung juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan wabah virus corona (covid-19), mulai dengan mencuci tangan pakai sabun, memakai masker dan menjaga jarak.(Pa.1000.PJ)

close
Info Pasang Iklan