Program PAMSIMAS di Kabupaten Sarolangun Amburadul Diduga Akibat Pasilitator Merangkap Jadi Pemborong

Iklan Semua Halaman

.

Program PAMSIMAS di Kabupaten Sarolangun Amburadul Diduga Akibat Pasilitator Merangkap Jadi Pemborong

Media DPR
Kamis, 25 Februari 2021


SAROLANGUN JAMBI | MEDIA-DPR.COM, Program Pamsimas di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2020 dari pemerintah pusat yang dikelola secara Swakelola oleh masyarakat setempat hanya isapan jempol belaka.


Hal ini terungkap kala awak media ini turun ke desa disetiap kecamatan yang disentuh oleh program program Pamsimas ini dari penelusuran dilapangan banyak sekali ditemukan kejanggalan dalam realisasi dari Program ini,Dari sejumlah desa Pada saat ini ditemukan masih ada pengerjaan fisik yang belum rampung dikerjakan,meski demikian anehnya dana proyek untuk pembangunan telah dicairkan oleh pihak pengelola  100 % sementara saat ini fisik Proyek baru dikerjakan menara dan tandon bak air saja sedangkan untuk pipa saluran air sama sekali belum terpasang semestinya Proyek ini sudah bisa dirasakan serta dapat dimanfaatkan sehingga program Pamsimas di Kabupaten Sarolangun ini bisa  untuk memenuhi kebutuhan air buat warga di pedesaan.



Hal lain Gagal nya program ini diduga akibat ulahnya para Pasilitator Pamsimas menjadi rangkap jabatan bukan hanya menjadi pasilitator namun di Program ini sekaligus menjadi Pemborong kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjan fisik,seperti dibidang pembelian meterial pipa yang akan digunakan untuk penyaluran air,hal ini dilakukan untuk meraup keuntungan,kini sejumlah proyek terbekalai sementara dana sudah cair semua.


Hal tersebut di sampaikan oleh beberapa pihak desa dan pengurus KKM yang berhasil dihimpun oleh media ini menurut mereka semestinya Proyek Pamsimas di kerjakan swakelola oleh pihak desa namun apa yang kami rasakan  selama ini tidak demikian hal itu hanya diatas kertas saja fakta nya tidak demikian kita Pihak desa hanya  dikasih pekerjaan pembuatan menara tandon Bak air sedangkan untuk Pengadaan meterial pipa dilakukan  orang  Pasilitator sendiri,mereka yang melakukan pembelian langsung  semua biaya langsung diambil mereka dengan alasan jika pihak kita yang beli nanti nya tidak standar,jadi kita di tekan jika tidak mau di ancam untuk tahun berikutnya tidak di masukkan lagi dalam program mereka jadi kita merasa selama ini Program Pamsimas ini bukan swakelola di kerjakan oleh pihak desa jadi kita berharap apa yang dilakukan oleh pihak oknum Pasilitator yang merangkap jadi pemborong ini diusut dan dinerikan sangsi tegas  karena  hal ini merugikan pihak desa karena ada indikasi yang janggal dalam pembelian pipa yang dilakukan secara monopoli ini  tegas mereka.



Pihak Pendamping Selaku pasilitator saat dikomfirmasi terkait hal tersebut menepis  hal tersebut, menurut dawi Pamsimas ini adalah program yang di lakukan oleh pihak Masyarakat secara swakelola terkait soal Pembelian barang meterial baik lokal  atau Pabrikan itu dilakukan oleh pihak pengelola Masyarakat itu sendiri dengan mekanisme Pihak desa membetuk tim barang dan jasa Terang Dawi selain itu pendamping tugasnya adalah mendampingi secara teknis saja.


Lebih lanjut di sampaikan oleh dia terkait semua kegiatan ini di kerjakan sepenuhnya oleh masyarakat,untuk saat ini jika masih ada pipa aliran air yang belum dipasang itu kesalahan masyarakat karena pemasangan pipa dikerjakan secara Gotong royong karena untuk pemasangan Pipa tidak diupah terang Nya.


Ketika ditanya masih ada program belum selesai sementara dana udah di cair semua Dawi menjelaskan kita dari pihak pasilitator terus menerus melakukan hal ini terutama di desa pulau  Buayo dan desa pengedaran saat ini pihak KKM tetap akan menyelesaikan terang Dawi Sesuai dengan surat perjanjian yang mereka buat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.


Lebih lanjut disampaikan terkait dengan ada dugaan pasilitator melakukan pembelian Barang meterial pipa itu tidak benar jika ini terjadi arti nya melanggar kode etik dalam hal ini kita belum tahu dan belum mendapat laporan dari pihak KKM,jika itu dilakukan oleh pasilitator ini pelanggaran berat karena semua kegiatan harus di lakukan oleh pihak Masyarakat begitu juga dengan dana semua dikirim ke rekening KKM sehingga barang yang perlukan pembelian nya sepenuhnya di lakukan pihak desa.(Red)

close
Info Pasang Iklan