Komentar
MALAKA NTT | MEDIA-DPR.COM, Selasa, 9 Maret 2021, rombongan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur mendatangi kantor KPUD dan Kantor Kesbangpol Kabupaten Malaka. Para pengurus parpol baru ini hendak memperkenalkan diri sekaligus memberitahukan keberadaan kepengurusan PRIMA di kabupaten yang berbatasan dengan Timor Leste itu.
Rombongan tiba di Kesbangpol Malaka pada pukul 10.15, diterima Rufina Liku, salah seorang Kabid di Kesbangpol. Sementara di KPUD, rombongan tiba pukul 11.30, diterima langsung oleh Ketua KPUD Malaka, Makarius B. Nahak.
Rombongan pengurus PRIMA yang semuanya orang muda dan sebagian besar berlatar belakang aktivis ini membawa serta sejumlah dokumen, seperti SK DPP PRIMA tentang Kepengurusan di Kabupaten Malaka, salinan Lembaran Negara Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan PRIMA sebagai partai politik berbadan hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PRIMA, dan sejumlah dokumen lain.
Ketua DPK PRIMA Malaka, Dominikus S. Ardianto Sirimain mengatakan dirinya sangat yakin PRIMA akan mendapat dukungan penuh dan mendapat tempat di hati rakyat Malaka.
“Sebab PRIMA lahir dan dibentuk oleh rakyat sendiri. PRIMA adalah partai yang diinisiasi oleh para aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan ormas-ormas perjuangan buruh, petani, rakyat miskin perkotaan, hingga mahasiswa. Organisasi-organisasi ini puluhan tahun memperjuangan rakyat, sejak masa penggulingan Suharto hingga saat ini,” kata Domi Sirimain.
Domi Sirimain menjelaskan, PRIMA berplatform partai popular, yaitu partai yang mewadahi dan berdiri di atas unsur nasionalis, relijius, dan kerakyatan. Prima merangkul beragam perspektif politik progresif dan seluas-luasnya kelas dan grup sosial di Indonesia. PRIMA berideologi Pancasila, sebagai filosofi, dasar dan arah perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur.
“PRIMA lahir dari kegelisahan rakyat akan dominasi segelitir elit ekonomi, yang jumlahnya hanya satu persen dari penduduk negeri ini tetapi menguasai separuh kekayaan negeri, juga mendominasi semua partai politik yang saat ini ada di parlemen. Kondisi ini, haluan ekonomi yang liberal kapitalistik dan model kekuasaan oligarki merupakan pokok persoalan bangsa Indonesia, menyebabkan kemiskinan kian parah dan luas,” tambah Sirimain.
Kornelis Ronald Lobang, Sekretaris DPK PRIMA Malaka menuturkan, DPK Malaka diberi kepercayaan untuk mengawali gelombang perkenalan diri kepengurusan PRIMA di kabupaten-kabupaten di NTT. DPK di kabupaten-kabupaten lain akan menyusul, dua DPK setiap pekannya.
Selama sebulan terakhir, menurut Ronald, DPK PRIMA Malaka telah membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan. “Saat ini sudah kurang lebih separuh dari jumlah kecamatan di Malaka yang sudah memiliki komposisi pengurus yang siap di-SK-kan. Kami yakin, dalam waktu tidak lama, PRIMA sudah hadir di semua kecamatan di Malaka,” kata Ronald.(Jack)
