Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Banyak partai peserta pemilu maupun calon anggota legislatif (caleg) menghalalkan beribu cara untuk mendapatkan simpatik dari rakyat. Dari janji-janji manis sampai dengan menakut-nakuti warga, sudah menjadi mainan dalam upaya meraup suara.
Bukan menakuti dalam hal melukai, namun melalui penyebaran berita hoaks hingga ancaman pemberhentian sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun bantuan sosial lainnya.
Fenomena ini menjadi perhatian Pj Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sugeng Riyanta. Mantan Wakajati Provinsi Bangka Belitung ini mengeluarkan press release resmi Nomor : 100.2/ois /2024, tertanggal 03 Januari 2024.
Dalam press release, Sugeng mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa waspada, berfikir secara jernih, dan tidak mempercayai adanya informasi dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang mengancam akan menghentikan bantuan PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), apabila tidak memilih caleg tertentu pada pemilu 2024.
Senada, Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tapteng, meminta oknum-oknum tidak mempolitisasi PKH. Melalui unggahan video, SDM PKH menegaskan PKH tidak ada hubungannya dengan politik
"Tidak ada kaitannya PKH dengan kepentingan politik dan kepentingan kontestan," kata salah satu SDM PKH melalui unggahan video yang dibagikan pada Senin (29/1/2024).
Oleh karena itu, keluarga penerima manfaat diimbau agar tidak mempercayai informasi yang menyesatkan, jika tidak memilih caleg tertentu maka PKH akan dinonaktifkan.
"Tidak pilih caleg tertentu, penerima manfaat akan dinonaktifkan, itu merupakan pembohongan dan pembodohan publik," pungkasnya. (Rossy)
