Komentar
KABUPATEN BANDUNG | MEDIA-DPR.COM, dari hasil pantauan media di lapangan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Situ Cicoledas Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, dibayangi dugaan ketidaktransparanan.
Dugaan ini diperkuat dengan tidak terpasangnya papan informasi proyek di lokasi pembangunan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai alokasi anggaran, proses pengadaan, dan jadwal pelaksanaan proyek.
Lebih memprihatinkan lagi, Wiwik, entah pengawas atau pemborong dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC), dari awal pengerjaan sampai selesai pengerjaan
"Beberapa kali di hubungi enggan menjawab atau memberikan keterangan terkait proyek tersebut."
Sikap ini semakin memperkuat kecurigaan akan adanya upaya untuk menutup-nutupi informasi publik.
Ketidakhadiran papan informasi proyek merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Informasi yang seharusnya tersedia untuk umum, seperti detail anggaran, nama kontraktor, dan jadwal penyelesaian, justru disembunyikan.
"Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyimpangan dan korupsi."
Keengganan pengawas atau pemborong dari BBWSC untuk memberikan keterangan semakin memperburuk situasi.
Pengawas seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek.
Sikap yang menutup-nutupi justru menimbulkan kecurigaan dan menghambat pengawasan publik.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait proyek pembangunan di wilayahnya.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Keengganan memberikan informasi harus diusut tuntas dan dipertanggungjawabkan, sampai berita ini tayang belum ada kejelasan dari pihak terkait.
(Ayi Supriatna)
