Komentar 
JAKARTA | MEDIA-DPR.COM. Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri dalam acara bimbingan teknis bagi anggota legislatif fraksi PDI Perjuangan Periode 2024-2029, di Denpasar, Bali, (30/07/2025).
PDI Perjuangan akhirnya gelar Kongres ke-VI setelah tertunda beberapa kali. PDI Perjuangan menggelar kongres keenam di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali, secara tertutup.
Kongres PDI Perjuangan digelar segera setelah agenda bimbingan teknis yang juga dilakukan di Bali. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyampaikan, pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan memang dibahas setelah bimbingan teknis fraksi dewan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Megawati, dengan nama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri. Anak kedua dari pasangan Fatmawati dan Ir. Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Mendapatkan gelar doktor honoris causa (Dr HC) sampai 10 kali kembali dikukuhkan sebagai Ketum DPP PDI Perjuangan untuk Periode 2025-2030. Pengukuhan ini dilakukan dalam kongres ke-VI PDI Perjuangan yang digelar tertutup di Bali Nusa Dua Convention Center, (01/08/2025).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Sarma Hutajulu S.H., peserta Kongres mengatakan, peserta kongres mendesak pengukuhan Megawati dilakukan secepatnya. katanya kepada MEDIA-DPR.COM. lewat WhatsAppnya Minggu (03/08/2025
"Namun Megawati tidak dipilih dalam forum kongres ini: “Karena memang sudah terpilih di rakernas kemarin, ini dikukukan kembali,” lanjutnya.
Sarma mengungkapkan, Megawati, telah mengambil sumpah dan secara resmi kembali menempati Ketum DPP PDI Perjuangan. Setelah resmi menjabat ketua umum, Megawati sudah menyusun Struktur DPP PDI Perjuangan Periode 2025-2030 sebanyak 38 Personil.
Sarma, akui proses pengukuhan Megawati ini berlangsung cepat. Kongres tertunda beberapa kali. Kongres ke -VI PDI Perjuangan kali berulang diundur sejak acara akbar partai ini terakhir digelar pada 2019 di Bali. Dalam siklus organisasi, kongres partai biasanya digelar setiap lima tahun sekali. Sehingga kongres seharusnya sudah dilakukan PDI Perjuangan pada 2024.
Namun, DPP PDI Perjuangan, menunda kongres keenamnya karena berbagai faktor. Salah satunya tahun penyelenggaraan kongres bersamaan dengan agenda Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024.
PDI Perjuangan pun menunda kongres dan menjadwalkan ulang pada April 2025. Kongres April ditunda ditengarai karena menunggu perkara korupsi yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
PDI Perjuangan, baru menggelar kongres setelah pembacaan vonis Hasto dalam kasus suap terhadap anggota KPU-RI. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemudian memvonis Hasto dengan hukuman 3 tahun 6 bulan pada Jumat, 25 Juli 2025.
Usai vonis Hasto, isu kongres PDI Perjuangan kembali menguat. PDI Perjuangan menggelar bimbingan teknis bagi anggota DPR dan DPRD di Pulau Dewata pada Rabu (30/07/2025). Sekitar 3.200 peserta yang terdiri atas anggota DPR-RI serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia hadir.
Bimtek PDIP yang berlangsung hingga Jum'at (01/08/2025), diklaim menjadi salah satu konsolidasi internal terbesar partai. Saat menghadiri bimtek di Bali, Puan Maharani mengatakan pelaksanaan kongres akan disampaikan setelah bimbingan teknis bagi anggota dewan kader partai banteng berakhir.
“Insya Allah, setelah bimtek kami akan ada kabarnya (Kongres),” tutur Puan usai memberikan pengarahan dalam pembukaan bimtek di Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali pada Rabu (30/07/2025) Juli 2025.
Acara bimtek yang mulanya direncanakan berlangsung hingga Jum'at, (01/08/2025), langsung ditutup pada 30 Juli malam itu juga oleh Puan Maharani. Penutupan cepat bimtek disusul kongres. PDI Perjuangan pun akhirnya menggelar kongres keenam di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali, Jum'at (01/08/ 2025).
Pelaksanaan Kongres VI PDIP ini digelar secara tertutup dengan area kongres yang dijaga dengan ketat.
Megawati minta kader dukung pemerintah
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan kader PDI Perjuangan untuk mendukung pemerintah saat mengisi bimbingan teknis yang dihelat secara tertutup di Denpasar, Bali, Rabu (30/07/2025).
Menurut Sarma, Presiden RI ke -5 ini berpesan bahwa partai banteng harus solid secara organisasi dan juga satu frekuensi. “Tetapi Ibu juga menegaskan bahwa kami mendukung pemerintah,” kata
Sarma mengatakan dukungan PDI Perjuangan terhadap pemerintah diberikan untuk berbagai upaya pemerintah yang positif dalam rangka menjaga negara, bangsa, dan masyarakat agar bisa melalui kondisi yang kurang baik belakangan ini.
Ia, menyebutkan situasi yang kurang baik itu meliputi kondisi fiskal yang tidak stabil, pemasukan negara yang berkurang, tantangan pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan geopolitik dan ekonomi global.
Selain itu, Sarma ungkap Megawati, ingin PDI Perjuangan ini untuk selalu membangun ikatan dengan masyarakat. “Sehingga tahu persoalan riil di masyarakat itu, sembari juga memastikan bahwa kami punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada jalur yang seharusnya,” kata dia.
Lebih lanjut, Sarma mengungkapkan Megawati juga menekankan soliditas internal partai. Sebab, ketika Partai Politik dalam sebuah negara itu solid, pembangunan negara bisa berjalan baik. “Karena kalau Ibu Mega selalu bilang bahwa partai itu adalah sokoguru, tiang utama dari pemerintahan,” ujarnya.
Pada kegiatan bimtek, Megawati sempat mengatakan partai politik merupakan tiang negara yang harus dijaga tetap kokoh. “Kalau tiangnya rapuh, negara bisa runtuh. Kita pernah dijajah 3,5 abad, apa kita mau dijajah lagi? Jangan! Karena penjajahan itu sakit sekali,” ujarnya di hadapan kader PDIP, di kawasan Sanur, Denpasar, Bali pada Rabu (30/07/2025).
Hasto bebas, Kongres digelar
Perhelatan akbar Kongres ke-VI PDIP digelar bersamaan dengan bebasnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dari Rumah Tahanan KPK-RI Jum'at (01/08/2025).
Hasto bebas setelah mendapat amnesti dari Presiden RI ke -8 Prabowo Subianto. Kepala Negara langsung meneken surat keputusan pemberian amnesti kepada Hasto yang masuk dalam daftar 1.116 narapidana yang diusulkan mendapat amnesti. Keppres diteken sehari setelah amnesti diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada (31/07/2025).
Hakim menyatakan Hasto bersalah karena menyediakan sebagian dana suap untuk Wahyu. Suap itu diberikan agar kader PDI Perjuangan Harun Masiku menjadi pengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR-RI periode 2019-2024. Nazarudin meninggal sebelum sempat dilantik.(Lisberth Manik S.E.)
