Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Sebagai Anggota DPRD Tapteng dari Fraksi PDI Perjuangan. Tidak mau membohongi masyarakat. Tidak mau mengiring opini seakan-akan sana salah, sini yang benar
Ketika membahas P-APBD maka pembahasan Silva akan digunakan ada senilai 16 miliar. Kami mewakili PDI Perjuangan bersama bapak Famoni sebagai Anggota Banggar. Kami menyaksikan sebagai Anggota Banggar kami menyaksikan pembahasan itu.
Ujar Anggota DPRD Tapteng dari Fraksi PDI Perjuangan Joko Pranata Situmeang S.H., M.H. kepada perwakilan Aksi Unjuk Rasa Damai dan Disiplin (Akunrasda) Kamis (04/09/2025) di ruang rapat kamar DPRD Tapteng Jln. Raja Junjungan Lubis Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut)
Maka pada saat pembahasan ada diajukan untuk Hari Jadi Kabupaten (Har JadiKab) ke -80 untuk Tanggal 24 Agustus 2025 Rp. 3 miliar. Bertanyalah kawan semuanya. Rp. 3 miliar ini kemana? Sehingga dijelaskan, kawan-kawan ini menegaskan dari Gerindra, bahwa Bapak Prabowo Subianto menyatakan tidak memperbolehkan membuat acara seremonial. Disitulah tiba-tiba P-APBD tidak dilanjutkan. ujar Joko.
Lebih lanjut dia terangkan: "Jadi saya mau menyampaikan beberapa dari kawan-kawan kami dari satu Partai menyampaikan, jika tidak dilanjutkan pembahasan P-APBD maka akan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kami bahaspun P-APBD ini, kita Perkada sampai Desember 2025.
Tetapi yang menjadi permasalahan, bahwa begitu dilantik Bupati Tapteng sudah si susun Tim Anggaran, Tim Efesiensi. Coba kawan-kawan pertanyakan ke Kantor Bupati Tapteng, berapa anggaran Har JadiKab yang sudah disusun sebelumnya biar fair. kata Joko kepada para. Akunrasda yang hadir perwakilan. jelasnya.
Kami dengan Pak Famoni, sudah sepakat pagi ini, sebagai Fraksi PDI Perjuangan tidak mau membohongi rakyat, tidak mau mengiring opini seakan sana yang salah, sini yang benar. ungkapnya
Tadi Simentel-mentel menyatakan, bingung mau percaya Bupati atau percaya DPRD?. Sampai sekarang kami tidak mau angkat bicara dari Fraksi PDI Perjuangan. Tadi sudah saya telepon Ketua, bagaimana sikap kami. Kami akan membohongi rakyat atau kami akan mempercayai menawarkan semua pada rakyat. ucapannya.
Jika P-APBD dibahas, kita Perkada sampai Desember 2025. Tetapi saya mau menyampaikan: "Anggaran belanja kita saat ini diangka 37% untuk Pegawai. Sementara Menkeu, Mendagri, Menpan, menyuruh kita harus di 30% agar langsung. terangnya.
"Kalau tidak, bahaya, karena Otonom adalah kemandirian fiskal awhunga Tenaga Kerja Sukarela (TKS), dirumahkan. Sebenarnya itu bukan solusi. Solusi yang benar adalah bergandeng tangan Eksekutif dan. Legislatif.
"Kita minta ke Pusat tambahan APBD untuk Tapteng, harus di angka Rp. 1.7 triliun pas baru bisa mandiri. tetapi Ego disana bertahan. Ego disini tiba-tiba bertahan. Itulah yang sebenarnya yang terjadi. Terang Joko.
Tetapi kami Fraksi PDI Perjuangan selalu mengawal Pemerintah, bagaimana agar tidak terjadi detoks tapi sampai hari ini belum berhasil. Tetapi jangan kita mau dibodoh-bodohi jika tidak dibahas P-APBD Perkada berlanjut Desember 2025.
Tetapi satu catatan,...ya .. banyak beredar, bahwa di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) 5 tahun Perkada. Salah itu, hanya satu tahun Perkada di Humbahas. Mau habis masa periodenya sampai sekarang Bupatinya cengap-cengap, karena diperiksa terus oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Karena Perkada itu melepaskan pertanggung jawaban dari DPRD
Jadi kawan-kawan satu pergerakan dari kalian. Saya mantan pergerakan dari kalian. Jangan mau digiring ke arah yang salah.pungkasnya. (Lisberth Manik S.E..)
