Komentar
KABUPATEN BANDUNG | MEDIA-DPR.COM, Praktik okupasi ilegal di areal Perkebunan Malabar terus meresahkan. Sejak 2024, aksi penyerobotan lahan telah meluas hingga lebih dari 140 hektare.
Mengancam keberlangsungan perkebunan, menekan psikologis karyawan, dan memicu kerusakan lingkungan.
Pihak perusahaan telah menempuh jalur hukum, namun penindakan yang lambat membuat situasi semakin genting dan berpotensi memicu konflik horizontal.
Manajer Perkebunan Malabar, Heru Supriadi, mengungkapkan bahwa okupasi tidak hanya mengganggu produksi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di kalangan karyawan.
"Karyawan kami setiap hari merasa was-was saat bekerja di lapangan. Bagaimana kami bisa mencapai target jika rasa aman saja tidak ada?" ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (18/11/2025).
Pihak perkebunan telah melaporkan kasus ini ke Polsek Pangalengan (LP/XXX/XI/2024), Polres Bandung (STPL/YYY/XI/2024), hingga Polda Jabar. Namun, hingga kini belum ada perkembangan signifikan.
"Laporan sudah kami buat, bukti-bukti sudah kami serahkan, tapi penindakan terhadap para pelaku perusakan dan pendudukan lahan masih jalan di tempat," keluh Heru.
Menahan firi femi stabilitas di tengah frustrasi, manajemen dan karyawan memilih menahan diri dari tindakan konfrontatif. "Kami sadar, main hakim sendiri bukan solusi.
Kami tidak ingin situasi memanas dan memicu konflik horizontal yang lebih besar," tegas Heru.
Dampak okupasi tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga ekologis. Pada 13 November lalu, wilayah hilir perkebunan di Pangalengan dilanda banjir bandang, kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Perubahan tata ruang akibat okupasi, seperti pembukaan lahan ilegal dan penebangan pohon, diduga kuat menjadi penyebabnya.
"Dulu tidak pernah ada banjir seperti ini. Sekarang, setelah banyak lahan diokupasi dan hutan ditebang, air bah datang menghantam pemukiman," ungkap seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.
Pihak perkebunan berharap banyak pada pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sengketa Agraria di DPR RI.
"Kami berharap Pansus ini bisa menghasilkan rekomendasi yang adil dan komprehensif, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi karyawan dan masyarakat sekitar," ujar Heru.
Sebagai langkah antisipasi, perusahaan telah meningkatkan pengamanan internal dan memperketat pengawasan di lapangan. Namun, kewenangan yang terbatas membuat upaya ini belum optimal.
"Kami berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menindak para pelaku okupasi dan memulihkan keamanan di wilayah perkebunan Malabar," pungkas Heru.
Kasus okupasi lahan Malabar adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian segera dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Kehilangan potensi ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ancaman konflik sosial adalah taruhannya. Sudah saatnya keadilan ditegakkan dan hak-hak masyarakat serta karyawan dilindungi.
Selain itu Heru menambahkan bencana yang terjadi di pangalengan karena kerusakan areal di afdeling Cinyiruan pangalengan lebih dari 1.500.000 pohon teh hilang sehingga air yang seharusnya meresap menjadi air tanah.
Saat ini menjadi air permukaan yang membawa sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan saluran air dan menyebabkan banjir di daerah hilir.
"Kami tetap mengajak masyarakat dan penggerak lingkungan untuk menghijaukan kembali daerah hulu sehingga tidak berdampak bencana ke daerah hilir."
Semoga tidak terjadi lagi bencana dan disadarkan para oknum yang melakukan perusakan dengan hukum yang lebih tegas atau saya yakin Allah langsung yang akan memberikan hukumannya di dunia ataupun di akhirat nanti pungkas Heru. Sampai berita ini tayang pihak lainnya belum bisa di temui.
(Ayi Supriatna)
