Komentar
TAPANULI TENGAH | MEDIA - DPR.COM Dari hasil pantauan awak media langsung ke lokasi terdampak banjir bandang di Huta Bolon, Kecamatan Tukka, tepatnya pada hari Selasa (03/03/2026).
Serta munculnya pertanyaan serius dari warga terkait keberadaan dan pengelolaan balok-balok kayu yang hanyut saat banjir bandang (25/11/2025) beberapa bulan yang lalu.
Banjir bandang tersebut menyebabkan kerusakan rumah warga yang terseret material kayu dalam jumlah besar.
Namun hingga kini, warga mengaku belum mendapatkan penjelasan resmi mengenai siapa yang melakukan pendataan, siapa yang mengamankan, serta kemana balok-balok kayu tersebut dibawa.
Di lokasi tersebut, warga menyebutkan bahwa pasca-banjir terlihat adanya aktivitas pengangkutan kayu dalam jumlah besar.
Akan tetapi, proses tersebut dinilai tidak pernah disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Salah satu warga berinisial (BA) saat di pinta keterangan menyampaikan bahwa dirinya melihat langsung proses pengangkutan kayu setelah pasca banjir terjadi, terangnya.
“Masih (BA) menjelaskan, Kami melihat kayu-kayu itu diangkut tetapi sampai sekarang tidak ada penjelasan ke pada masyarakat. Dibawa ke mana? Untuk apa? Siapa yang bertanggung jawab?” jelasnya dengan nada tegas.
Material kayu yang hanyut tersebut dinilai memiliki potensi nilai ekonomis. Dalam situasi masyarakat yang masih berjuang memulihkan rumah, lahan, dan mata pencaharian, transparansi pengelolaan aset pasca-bencana menjadi hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan.
Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan publik yang lebih luas: dimana Anggota DPRD Tapanuli Tengah?
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah serta pengelolaan aset, DPRD Tapteng dinilai seharusnya hadir dan bersikap proaktif.
Fungsi kontrol terhadap kebijakan dan aset daerah merupakan mandat yang melekat pada lembaga legislatif.
Hingga laporan ini diterbitkan, belum terlihat adanya pernyataan resmi maupun langkah pengawasan terbuka yang disampaikan kepada publik terkait pengelolaan balok kayu hasil banjir tersebut.
Di tengah kondisi pasca-bencana, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan fisik, tetapi juga kepastian, keterbukaan, dan kehadiran wakil rakyat dalam memastikan tidak ada celah dalam pengelolaan aset daerah.
Sampai berita ini tayang pihak lainnya belum bisa di temui untuk upaya melakukan konfirmasi baik kepada pihak pemerintah daerah ataupun DPRD Tapteng. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan dan transparansi informasi.
(Lisbeth Manik, SE)
