Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Sebuah unggahan video yang dibagikan oleh akun Santoso Siregar pada Minggu (17/05/2026) menyita perhatian publik dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat.
Video tersebut memuat tudingan serius terkait dugaan praktik pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara (Sumut)
Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa tepat satu tahun masa jabatan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu S.H., M.H., muncul nama Denis Simalango.
Ia disebut-sebut sebagai sosok yang diberi tugas khusus dan menjadi ujung tombak dalam pengelolaan pembagian proyek di daerah tersebut.
Namun, yang menjadi sorotan tajam adalah dugaan bahwa Denis menerapkan tarif pengutipan atau pemotongan dokumen sebesar 20 persen dari nilai setiap proyek yang ada.
Kabar yang mengundang tanda tanya besar itu semakin diperkuat dengan fakta yang dianggap tidak wajar oleh masyarakat.
Disebutkan bahwa dalam waktu yang relatif singkat, aset dan kekayaan yang dimiliki Denis Simalango meningkat drastis dan melejit tajam.
Bukti nyatanya baru saja terlihat, di mana ia diketahui baru saja membeli sebuah rumah mewah yang terletak di Jalan Hiu, Kota Sibolga, dengan nilai fantastis mencapai Rp. 1,6 miliar.
Kemewahan tersebut terlihat jelas saat Denis memasuki rumah barunya itu dalam sebuah acara adat tepung tawar yang dipimpin langsung oleh pemuka agama.
Momen tersebut terekam dalam video yang kini menyebar luas, membuat masyarakat bertanya-tanya dan mempertanyakan sumber dana yang digunakan untuk membeli aset bernilai ratusan hingga miliaran rupiah tersebut.
Tudingan ini tentu memicu kegelisahan dan reaksi beragam dari masyarakat Tapteng.
Warga berharap adanya kejelasan dan penelusuran mendalam dari pihak berwenang maupun penegak hukum, mengingat hal ini menyangkut kepercayaan publik dan penggunaan uang negara yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak yang bersangkutan maupun pemerintah daerah terkait tudingan yang viral ini.
Ditulis oleh Demak MP Panjaitan/Pance MEDIA-DPR.COM.
