Komentar
Presiden Prabowo Gelar Ratas Evaluasi Progres Satu Tahun Pemulihan Pascabencana Sumatra. Senin (09)11/2026( Gambar: SetKab RI / MEDIA-DPR.COM.
JAKARTA | .MEDIA-DPR.COM. Presiden RI, Prabowo Subianto, memimpin Rapat Terbatas (Ratas) evaluasi progres penanganan pascabencana di tiga provinsi Sumatra. Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (09/11/2026).
Rapat ini meninjau pencapaian satu tahun pemulihan sekaligus menetapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan.Sumber: SetKab RI, Selasa, (10/11/2026) MEDIA-DPR.COM
Dampak Bencana dan Rencana Pemulihan Hingga 2028
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, melaporkan bahwa bencana yang melanda pada November 2025 berdampak luas di 53 kabupaten/kota dengan lebih dari 2,1 juta warga terdampak.
Pemerintah telah menyusun Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra hingga tahun 2028, yang mencakup:
- Pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik
- Pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan
- Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap
- Pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perikanan
Hasil Satu Tahun Pemulihan: Layanan Dasar Kembali Berfungsi
Hingga saat ini, progres pemulihan menunjukkan hasil yang menggembirakan:
- Seluruh rumah sakit terdampak telah kembali beroperasi
- Sebagian besar sekolah telah kembali menempati bangunan asal
- Jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi telah 100% fungsional
- Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap terus dipercepat
Perintah Presiden: Normalisasi Sungai Menjadi Prioritas Utama
Presiden Prabowo menegaskan arahan penting dalam rapat tersebut, percepatan normalisasi sungai sebagai prioritas utama untuk mencegah banjir susulan. Dari 137 sungai yang terdampak di tiga provinsi, pemerintah melakukan penanganan menyeluruh mulai dari alur sungai, muara, hingga penguatan tanggul. Upaya ini melibatkan Kementerian PUPR, pemerintah daerah, TNI, dan Polri secara terpadu.
Siaga Hadapi Puncak Musim Hujan Desember 2026–Februari 2027
Memperkirakan puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027, pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional melalui:
- Penguatan sistem peringatan dini BMKG
- Operasi modifikasi cuaca bersama BNPB
- Penambahan peralatan darurat: tenda, tempat tidur lapangan, generator, perahu karet, selimut, dan alat pemurni air
Presiden memastikan seluruh peralatan dan logistik kesiapsiagaan tersedia dan siap didistribusikan secara cepat ke daerah-daerah rawan.
Pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali apa yang rusak, melainkan membangun lebih kuat, lebih aman, dan lebih tangguh di masa depan.(Red)
