Koalisi Relawan Nasional Kritik Kinerja 100 Hari Pramono-Rano: Janji Quick Wins Tak Terealisasi, Birokrasi Dinilai Pilih Kasih

Jakarta | MEDIA-DPR.COM, Koalisi Relawan Nasional (KRN) menyoroti lambatnya realisasi program prioritas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka. Dalam pers rilisnya, Ketua KRN Dona Haryanti P. menyatakan, survei internal mereka menunjukkan mayoritas responden menilai kebijakan pasangan ini belum menyentuh persoalan mendasar warga, seperti pengelolaan sampah dan pelayanan publik yang lambat.  

“Target penebusan 6.652 ijazah tertahan melalui BAZNAS DKI patut diapresiasi, tetapi ini tidak cukup. Masyarakat menunggu solusi konkret untuk masalah sampah dan birokrasi yang masih berbelit,” tegas Dona dalam rilisnya.  

Tiga Poin Kritik Utama

1. Quick Wins yang Gagal 

   KRN mencatat, program quick wins seperti pengelolaan sampah dengan teknologi RDF Rorotan dan perbaikan pelayanan publik justru tertunda. Padahal, kedua isu ini menjadi keluhan utama warga Jakarta.  

2. Birokrasi Tidak Responsif

   Dona menegaskan, birokrasi DKI masih diskriminatif dan sulit diakses masyarakat kecil. “Aspirasi warga kerap mentok di meja pejabat. Harus ada reformasi total,” ujarnya .

3. Ketimpangan Sosial

   KRN juga mempertanyakan komitmen Pramono-Rano dalam mengurangi kesenjangan, mengingat program bantuan sosial seperti KJP Plus belum merata.  

Tuntutan Koalisi Relawan Nasional

- Percepatan realisasi program tertunda, termasuk pembenahan TPA dan digitalisasi pelayanan.  

- Transparansi anggaran untuk proyek quick wins.  

- Pembentukan tim pengawas independen untuk memantau kinerja birokrasi.  

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov DKI belum memberikan respons resmi. Namun, dalam pernyataan sebelumnya, Rano Karno menyatakan bahwa pembenahan birokrasi “membutuhkan waktu lebih dari 100 hari.” (Topan JP)