Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Kendati masih 100 hari kepemimpinan Masinton Pasaribu S.H., M.H., Bupati dan Mahmud Efendi Lubis Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Masyarakat Tapteng dukung Anggota DPRD lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kepada Eksekutif.
Karena sangat luar biasa para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tapteng tidak mengindahkan undangan Anggota DPRD Tapteng tidak dapat menghadiri RDP.
Pada hal.mungkin yang akan dipertanyakan DPRD Tapteng adalah seputar kasus dugaan pemalsuan dokumen perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Tapteng, TA. 2020, 2021, 2022, dan 2023.
Selain itu Tindak Pidana Korupsi (TPK) pemufakatan jahat Bantuan Operasi Kesehatan (BOK) dan Jasa Kesehatan (Jaspel) Tahun 2019-2022 di Dinas Kesehatan Tapteng.
Juga TPK pemufakatan kejahatan perusahaan terhadap milik Pemekab Tapteng pada Sekretariat DPRD Tapteng berupa Mobil Toyota Fortuner BB 1064 M. tahun 2015. Toyota New Avanza BB 309 M tahun 2013.
Selain itu Korupsi Dana Desa Muara Bolak Kecamatan Sosorgadong sebanyak Rp. 3.1 Miliar yang sudah diperiksa oleh Inspektorat Daerah (Ipda) Tapteng dan yang lainnya.
Jika Eksekutif masih tidak mengindahkan tentunya ada sanksinya. Artinya lebih baik mereka dapat sanksi dari pada Anggota DPRD Tapteng dapat sanksi dari Masyarakat Tapteng.(Demak MP Panjaitan/Pance)
