Dugaan Korupsi TPU, AMDB Siap Kawal Hingga Tuntas Senin (16/11/2026) Gambar: Suwardi / MEDIA-DPR.COM.
DEPOK | MEDIA-DPR.COM. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Provinsi Jawa Barat (Jabar), )sedang menelusuri dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelapan aset Tanah Pemakaman Umum (TPU) yang seharusnya diserahkan oleh pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Depok.
Sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok telah dipanggil dan dimintai keterangan secara bertahap.
Berdasarkan informasi yang diperoleh MEDIA-DPR.COM, Senin (16/11/2026) pemeriksaan mencakup mantan Kepala Bidang Pengelolaan Aset BKD, M. Dini Wizi Fadly, kemudian Kabid yang baru Kharisma Eka Putra, Kasubbid terkait, staf yang masih aktif maupun yang telah memasuki masa pensiun.
Bahkan pihak ketiga yang diduga berperan dalam transaksi lahan juga turut dimintai keterangan.
"Yang paling pertama Pak Fadly, baru kemudian Kharisma, Kasubbid juga, termasuk saya dan staf yang sudah pensiun pun dimintai keterangan.
Ada beberapa orang pihak ketiga, semuanya di wilayah kecamatan Sawangan," ungkap seorang staf Bidang Aset BKD yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
AMDB Tekan Kejari Depok: Transparan dan Tuntaskan Kasus Ini
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) menyatakan dukungan penuh sekaligus mendesak Kejari Kota Depok untuk mengusut kasus ini secara sungguh-sungguh, transparan, dan tuntas. Seruan ini disampaikan dalam kegiatan Mimbar Bebas yang digelar di depan kantor Kejari Depok.
Ketua AMDB, Eman Sutriadi, menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum ini.
"Sudah terlalu lama para pelaku di Pemkot Depok ini berpesta pora menikmati hasil korupsi dan memanipulasi tanah pemakaman umum yang diserahkan pengembang perumahan. Mereka seakan tak tersentuh hukum. Ratusan miliar bahkan triliunan nilainya digelapkan. Bahaya sekali — kalau tanah makam untuk rakyat saja sudah berani dikorupsi, apa masyarakat Depok dilarang mati?" tegas Eman.
AMDB meminta tidak ada penutup-nutupan dalam penanganan perkara ini. Semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
"Intinya, jangan diam-diam apalagi mengumpet dari rakyat saat mengusut kasus korupsi uang rakyat. Kami minta Kejari berani dan transparan, semua pelaku segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum NKRI," tambahnya.
Dasar Aturan yang Dilanggar
Kewajiban pengembang perumahan menyediakan dan menyerahkan lahan TPU diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pemakaman, serta ketentuan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Setiap pengembang wajib menyisihkan sebagian area perumahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk alokasi lahan pemakaman bagi warga. Dugaan penggelapan atas lahan-lahan ini dianggap merugikan kepentingan publik secara langsung.
MEDIA-DPR.COM akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini dan menghadirkan informasi yang akurat bagi masyarakat.
(Suwardi).

Komentar
