Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Launching Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP KPK Tahun 2025
Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Mahmud Efendi ikuti secara virtual Launching Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 di ruang rapat Garuda Tapteng Rabu (05/03/2025).
Turut hadir Sekda Tapteng. Inspektur Inspektorat Tapteng, Kepala BPKPAD Tapteng serta perwakilan 8 OPD yang menjadi 8 area intervensi MCP KPK.
Kegiatan terlaksana berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b UU. No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Bahwa KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik".
Peluncuran IPKD MCP KPK ini, menjadi pembicara yaitu
* Ketua KPK Setyo Budiyanto.
* Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya.
* Deputi PPKD BPKP Raden Suhartono.
* Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko,
Pemberi paparan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dengan judul paparan Pendidikan Anti Korupsi.
"Deputi Koordinasi dan supervisi Wilayah IV Edi Suryanto dengan judul paparan Pencegahan Korupsi pada perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.
Dalam menangani permasalahan korupsi ini perlu dilakukan implementasi pelaksanaan Kolaborasi dan sinergi antara KPK, BPKP dan Kemendagri dalam upaya meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah (Pemda) agar semakin Baik dan berdampak positif untuk percepatan terwujudnya ekosistem pencegahan anti korupsi. ujar Sang Made Mahendra Jaya dalam sambutannya.
Lebih lanjut: "Sesuai data sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2024 KPK Paling banyak menangani kasus korupsi yang terjadi di Pemerintahan Daerah dengan Angka 38 % di Kabupaten/Kota dan 12 % di Provinsi.
Sehingga tata kelola di Pemda belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, penting dilakukan evaluasi secara berkala untuk peningkatan atau perbaikan ekosistem pencegahan anti korupsi.
Harapannya hasil kegiatan MCP ini pararel dengan kondisi dilapangan, jangan sampai nilai MCP nya tinggi tapi masih banyak kekurangan yang terjadi, sehingga kita harus terus mengoptimalkan pencegahan korupsi.
Sementara Setyo Budiyanto mengatakan, pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Pencegahan itu sering dianggap sebagai hal yang sepele karena sifatnya hanya preventif bukan represif, tapi kalau sudah represif itu kesannya sudah gaungnya kemana-mana.ujarnya.
Saya berharap MCP ini bukan hanya sebagai center dari monitoring dari prevention, tapi kita juga menjadikan MCP sebagai sebuah monitoring (hubungan fisik), controlling (hubungan administrasi), surveilance (hubungan geografis) dan prevention (8 fokus area). pungkasnya. (Demak MP Panjaitan/Pance)
