Komentar
HUMBAHAS | MEDIA-DPR.COM. Sebanyak 6 (enam) Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Bupati atas Pengajuan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Humbahas Tahun Anggaran (TA) 2024 dalam rapat Paripurna DPRD Humbahas, Kamis 12 Juni 2025 sore.
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora dan dihadiri Bupati Humbahas Dr Oloan P Nababan SH MH, Wakil Ketua DPRD Humbahas Jessika Avelina Simamora, Waka Polres Humbahas Kompol Muslim Amin, Sekda Chiristison Rudianto Marbun, Kasi Datun Kejari Humbahas Joharlan Hutagalung, para anggota DPRD Humbahas, pimpinan OPD dan berbagai komponen masyarakat.
Sebelum menyampaikan pandangan umum, Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora, terlebih dahulu menanyakan nama-nama juru bicara setiap fraksi.
Pandangan Umum diawali dari Fraksi Golkar Solidaritas yang disampaikan Antonius P Simamora ST, selanjutnya dari Fraksi Hanura disampaikan Hartono Lumban Gaol, Fraksi Nasdem disampaikan Gerhana Tumanggor, Fraksi Persatuan Indonesia disampaikan Lam Marganda Silaban, Fraksi Gerindra disampaikan Andreas Yudihstira Simamora, dan terakhir pandangan umum Fraksi Gabungan disampaikan Jamonang Nababan.
Dalam pandangan umum itu, setiap fraksi mengapresasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2024 yang telah diperiksa BPK RI Perwakilan Sumatera Utara dengan hasil opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Pemerintah Kabupaten Humbahas telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tertib administrasi dan perbaikan-perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sehingga bisa mempertahankan opini WTP 9 (Sembilan) kali berturut-turut sejak tahun 2016.
Fraksi Golkar Solidaritas menjelaskan opini WTP menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berada dalam jalur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dari segi pendapatan daerah, realisasi sebesar 97,34 % dari target yang ditetapkan menunjukan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan. Meskipun mengalami sedikit penurunan sebesar 0,38% dibandingkan tahun 2023. Realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah yang mencapai 98,46% dari anggaran, menunjukkan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Selain itu, dana transfer ke desa melalui alokasi dana desa dan dana desa terealisasi 100%, juga menandakan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten dalam memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan.
Secara umum, penyelenggaraan APBD telah berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menyampaikan sejumlah capain yang patut diapresiasi.
Namun demikian, ada beberapa hal yang dipandang penting dari Fraksi Golkar Solidaritas untuk menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Fraksi ini melihat, bahwa target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp82.853.322.600,00, realisasi hanya Rp70.800.981.508,63 atau 85,45%.
Fraksi Golkar Solidaritas juga mencermati, total anggaran untuk belanja bantuan sosial Rp1.233,250.000,00, realisasi hanya mencapai Rp437.000.000,00 atau 35,43%. Artinya, lebih 64% dari anggaran tidak terserap dan tidak tersalurkan pada tahun anggaran berjalan. Bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) TA 2024 mencapai angka yang cukup besar yaitu Rp32.134.112.123,61. Komponen silpa ini sebagian besar berasal dari dana transfer pusat seperti tunjangan profesi guru lebih dari Rp12 miliar. Dana alokasi umum lebih dari Rp7 miliar, serta sisa dari dana BOS, DAK Non Fisik, dan bantuan operasional kesehatan, serta dana-dana lainnya. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta potensi ketidakefesienan dalam menyerap dana yang telah dialokasikan.
Fraksi Hanura dalam pandangan umumnya, ingin mengetahui secara detail dan transparan mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2024 yang terdiri dari 9 point. Silpa Rp32.134.112.123,61 menimbulkan pertanyaan, mengingat masih banyak sektor-sektor penting yang membutuhkan anggaran besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan lainnya. Fraksi Hanura mengapresiasi realisasi PAD sebesar Rp70.800.981.508,63 atau mencapai 85,45% dari anggaran. Namun Fraksi Hanura tetap berharap dapat terus meningkatkan upaya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial.
Partai Nasdem mengapresiasi upaya maksimal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, namun realisasi PAD hanya mencapai 85,45% dari target, menunjukkan adanya kekurangan yang perlu dievaluasi. Fraksi Nasdem menilai bahwa potensi pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi belum tergali secara optimal. Terkait dengan belanja daerah, meskipun sebagian besar realisasi belanja mencapai target, Fraksi Nasdem sangat menyoroti rendahnya realisasi pada belanja modal yang hanya tercapai 87,89%. Belanja modal adalah faktor kunci untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah dan penurunan serapan belanja modal. Dalam pandangan umum itu, Fraksi Nasdem mengusulkan prioritas perbaikan pada sejumlah jalan vital yang harus segera diatasi termasuk infrastruktur pendidikan.
Fraksi Nasdem mendorong agar Silpa Rp32.134.112.123,61 dapat digunakan untuk mendanai program-program yang mendukung pelestarian hutan dan pengelolaan alam secara lebih serius dan bertanggungjawab. Terkait dengan pembiayaan, Fraksi Nasdem mengapresiasi realisasi pembiayaan yang sangat tinggi mencapai 99,99%. Namun demikian, agar penggunaan dana sisa lebih anggaran (silpa) dapat diarahkan dengan bijak untuk mendanai program-program yang mendesak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Pandangan Umum Fraksi Persatuan Indonesia, terkait pendapatan daerah, anggaran pendapatan 2024 sebesar Rp1.033.577.144.507,00 dengan realisasi Rp1.006.064.472.134,63 atau 97,34%. Meskipun realisasinya cukup tinggi, namun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp3.888.179.961,00 atau 0,38%. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi sumber pendapatan daerah yang perlu mendapat perhatian khusus. Terkait belanja daerah, anggarannya sebesar Rp1.078.604.312.954,00 dengan realisasi Rp1.018.955.758.458,00 atau sebesar 94,47%. Terdapat penurunan realisasi belanja Rp 26.332.350.862,00 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas antara perencanaan dan implementasi anggaran yang patut menjadi perhatian serius.
Terkait PAD 2024, realisasi Rp70.800.981.508,63 atau 85,45% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp82.853.322.600,00. Fraksi Perindo juga mencermati realisasi keuangan daerah 2024 menunjukkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp32.134.112.260,62. Angka ini merupakan selisih antara realiasasi pendapatan dan pembiayaan dengan realisasi belanja daerah. Terbentuknya silpa dalam jumlah yang signifikan merupakan indikasi adanya program yang tidak terealisasi secara optimal. Namun demikian, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran, dinilai bahwa substansi pertanggungjawaban pelaksaaan APBD 2024 telah memenuhi ketentuan formal dan mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang semakin membaik.
Pandangan Umum Fraksi Gerindra, meminta Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk meningkatkan PAD, agar target di tahun 2025-2026 bisa mencapai Rp 100 miliar. Mengharapkan peran pemerintah agar lebih intens dan nyata dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan. Kemudian menjalankan program prioritas Presiden, salah satunya pencapaian swasembada pangan, koperasi merah putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), karena program ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian meminta Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan supaya lebih intens melakukan lobbi ke pemerintah provinsi dan pusat untuk mengejar program-program yang ada, supaya masuk ke Kabupaten Humbang Hasundutan.
Pandangan Umum Fraksi Gabungan, bahwa pada pos realisasi PAD hanya mencapai 85,46% dari anggaran yaitu Rp70.800.981.508,63 dari target Rp82.853.322.600,00. Secara spesifik, pendapatan retribusi daerah terealisasi 76,98% dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya 69,70%. Ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap potensi dan strategi peningkatan PAD.
Mencermati realisasi belanja daerah 2024, tercatat sebesar Rp 1.018.955.758.458,00 atau 94,47% dari total anggaran Rp1.078.604.312.954,00. Angka realisasi ini, meskipun menunjukkan persentase yang cukup tinggi, .Dalam analisis lebih detail per kategori belanja, Fraksi Gabungan menemukan beberapa poin krusial. Belanja operasi terealisasi 94,54%, namun terdapat catatan pada belanja bantuan sosial yang hanya mencapai 35,43% dari anggaran. Ini menjadi sorotan utama dan memerlukan penjelasan komprehensif dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengingat masih banyak rumah ibadah yang memerlukan bantuan. Demikian pula pada belanja modal yang terealisasi 87,89%, realisasi belanja tanah hanya mencapai 27,13%, jauh dari target yang ditetapkan. Selain itu, juga menyoroti dengan keprihatinan mendalam realisasi belanja tak terduga yang sangat minim, hanya 13,37% dari total anggarannya. Meskipun sifat belanja ini adalah non rutin dan antisipatif.
Fraksi Gabungan mengapresiasi penuh capaian pada belanja transfer yang terealisasi 100%, khususnya untuk alokasi dana desa dan dana desa. Yang menjadi indikator positif dalam komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa. Silpa 2024 tercatat sebesar Rp32.134.112.123,61. Fraksi Gabungan menyoroti beberapa komponen silpa yang sangat signifikan antara lain, sisa dana tunjungan profesi guru sebesar Rp12.643.994.400,00. Dan kewajiban kepada pihak ketiga serta kegiatan berlanjut sebesar Rp5.533.469.860,22. Perlu analisis lebih lanjut terhadap penyebab silpa yang cukup besar ini untuk memastikan efektivitas penyerapan anggaran di tahun mendatang.(BonStu)
