Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) yang kita deklarasikan (08/10/2022) kemudian kita adakan selamatan yang disebut Gondang Sambungan (29/10/2022) di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan tanggal 03,08, Oktober di Kota Medan.
Hal itu dikatakan Dr. JS Simatupang S.H., CRGP Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT)
Lebih lanjut dikatakan: "Yang misinya memperjuangkan bagaimana legitimasi Provinsi Tapanuli, diberikan oleh pemerintah yang sudah kami tunggu dan sudah dilakukan secara administratif oleh pendahulu. ujarnya.
Seyogyanya hemat saya juga hemat masyarakat tanpa kecuali inilah membuat bagaimana pemerintah itu dekat dengan masyarakat. ucapnya.
Juga kedua sektor ekonominya pasti terbangun dengan dekatnya pemerintah dengan masyarakat. Kita bisa bayangkan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 33 Kabupaten dan Kota, niscaya seorang Gubernur bisa melihat masyarakat satu hari saja tidak sampai. ungkapnya.
Pemekaran itu sesuatu bentuk dokumentasi pemerintah bisa mengetahui bagaimana kebutuhan masyarakat itu. Kita kasih contoh Begitu cepatnya Papua itu diberi legitimasi sampe lebih lima provinsi. Itu tujuannya adalah paling tidak ekonomi terbelakang sekali dari bagian perhatian pemerintah pusat. urainya.
Inilah yang dinginkan masyarakat Tapanuli yang berdiam di Daerah Tapanuli bahkan masyarakat Tapanuli dimanapun itu, menginginkan supaya Provinsi Tapanuli itu diwujudkan dilegitimasi oleh pemerintah.
Sekarang masyarakat generasi berikutnya bersama-sama kita berkumpul. Sudah lama ini kita dengungkan sehingga tanggal 08 kemaren kita deklarasikan untuk mewujudkan.
Secara administrasi, kita meminta kepada pemerintah diwaktu dekat ini, kami sudah membuat surat kepada pemerintah, buku dokumen permohonan Provinsi Tapanuli, kami mohonkan kembali kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR-RI Puan Maharani, Ketua Komisi II DPR-RI dan juga Ketua MPR-RI untuk diberikan legitimasi pengesahan Provinsi Tapanuli. jelasnya.
"Dan juga mencabut moratorium kalau itu menjadi bagian kendala, seperti yang dilakukan kepada Papua, Kalpa lain dan Bangka Belitung dan Puji Tuhan dibeberapa waktu ini dapat respon ada bentuk dukungan, bahkan dari Ketua DPR-RI. menjawab surat kami disini dijawab".
Bahwa sudah diarahkan ditindak lanjuti waktu dekat oleh Ketua DPR-RI Puan Maharani, suratnya sudah dilepas. Dan surat dari Pariwisata yang mengkaitkan Daerah Danau Toba itu sangat membantu masyarakat Tapanuli bagaimana pandangannya menjadi Provinsi.
Jadi beberapa dukungan ini, mudah-mudahan Presiden RI dan Wakil Presiden mendengar jeritan ini dan juga baik jadi bagian bahwa tujuan mulia ini benar-benar menjadi bagian tujuan yang diidamkan oleh masyarakat secara khusus pemerintahan yang saat ini kita dengunkan.(Demak MP Panjaitan/Pance).
