Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Apa yang terjadi di tubuh PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) bukan sekadar persoalan teknis organisasi. Ini adalah krisis moral, krisis loyalitas, dan krisis ideologi yang menyeret nama Bupati Tapteng Masinton Pasaribu.S.H., M.H.
Konferensi Cabang PDI Perjuangan pada Sabtu (24/01/2026) seharusnya menjadi forum konsolidasi partai.
Namun yang terjadi justru pembangkangan terbuka terhadap Surat Keputusan (SK,) Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang secara sah telah menetapkan Masinton Pasaribu sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tapteng dengan dua orang pendamping.
Fakta yang dipertanyakan publik adalah berubahnya nama pendamping dalam struktur formatur secara sepihak.
Nama yang telah tercantum dalam SK resmi justru diganti tanpa dasar yang transparan.
Jika benar demikian, maka ini bukan lagi soal administrasi, melainkan pelecehan terhadap otoritas Ketua Umum partai dan perampokan kedaulatan organisasi.
"Siapa sebenarnya Masinton Pasaribu hingga berani mengangkangi keputusan Ketua Umum partai yang telah membesarkannya?"
Demikian pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini. Bahkan Presiden Joko Widodo saja diberhentikan dari PDI Perjuangan karena dianggap tidak sejalan dengan garis partai, namun Masinton tampak berjalan tanpa rasa takut, seolah berada di atas struktur dan ideologi partai.
Publik patut menduga bahwa sikap ini bukan tanpa tujuan. Dugaan kuat mengarah pada manuver politik untuk keluar dari PDI Perjuangan secara tidak langsung, dengan harapan dipecat bukan mengundurkan diri.
Cara ini dinilai lebih "aman" secara citra, agar tidak dicap sebagai pengkhianat ideologi oleh akar rumput partai.
Dugaan lain yang lebih serius adalah keterkaitan langkah politik ini dengan anggaran pemulihan bencana Tapteng senilai Rp. 5 triliun.
Kedekatan Masinton Pasaribu dengan Gubernur Sumatera Utara, (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution S.E., M.M., serta posisi politik yang dinilai berseberangan dengan sikap Megawati terhadap keluarga Presiden Joko Widodo, memperkuat kecurigaan adanya transaksi kekuasaan yang dibungkus narasi pembangunan.
Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi adalah penggadaian ideologi demi anggaran, dan pengorbanan prinsip demi aliran dana.
Bahkan berkembang asumsi bahwa dari anggaran pemulihan tersebut, ruang kendali kekuasaan hingga Rp. 1 triliun dalam lima tahun ke depan menjadi taruhannya.
Lebih memprihatinkan, perubahan sikap Masinton Pasaribu kian nyata. Hubungan dengan Wakil Bupati, Tokoh Agama, relawan, dan Tim Pemenangan yang dahulu berjuang mati-matian kini dikabarkan renggang.
Kekuasaan tampak membuatnya merasa tidak lagi membutuhkan siapa pun. DPRD Tapteng diduga dilemahkan, pengawasan dipersempit, kritik dianggap ancaman.
Slogan "Tapteng Naik Kelas Adil Untuk Semua" pun patut dipertanyakan. Naik kelas untuk siapa? Untuk rakyat yang masih berjuang pulih dari bencana, atau untuk elite yang tengah mengatur panggung kekuasaan? Sebab, mustahil sebuah daerah naik kelas jika pemimpinnya justru menabrak etika, struktur, dan moral politik.
"Jika keputusan Ketua Umum partai saja bisa diabaikan, bagaimana mungkin kepentingan rakyat kecil akan dihormati?
Jika loyalitas ideologi bisa ditukar dengan kepentingan pragmatis, di mana posisi nurani seorang pemimpin?" demikian tulisan ini menekankan.
Kini bola panas berada di tangan PDI Perjuangan. Beranikah Megawati Soekarnoputri mengambil langkah tegas terhadap Masinton Pasaribu, sebagaimana terhadap Presiden Jokowi? Ataukah kekuasaan daerah telah menciptakan kekebalan politik baru?
Rakyat Tapteng berhak tahu. Kader partai berhak marah. Dan sejarah akan mencatat: siapa yang setia pada ideologi, dan siapa yang menjualnya.(Lisberth Manik S.E.)
