Di Sidang Paripurna DPR, Presiden Prabowo Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal RAPBN 2027: APBN Alat Perjuangan Bangsa

Iklan Semua Halaman

.

Di Sidang Paripurna DPR, Presiden Prabowo Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal RAPBN 2027: APBN Alat Perjuangan Bangsa

Staff Redaksi Media DPR Jambi
Rabu, 20 Mei 2026


Presiden RI, Prabowo Subianto, Menyampaikan Pidato Penting Dalam Rapat Paripurna DPR-RI ke -19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. (Gambar: BPMI Setpres / MEDIA-DPR)


JAKARTA | MEDIA-DPR.COM. Presiden RI, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato penting dalam Rapat Paripurna DPR-RI ke -19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. 


Agenda utama pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/05/2026) ini adalah penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. sumber: BPMI Setpres

 

Kedatangan Kepala Negara di lokasi acara disambut langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, serta para Wakil Ketua DPR RI. 


Rapat paripurna resmi dibuka oleh Ketua DPR-RI, sebelum Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota dewan dan para tamu undangan yang hadir.

 

Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Presiden Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara sebagai landasan utama dalam penyusunan anggaran tahun 2027. 


Dalam pidatonya, beliau menegaskan bahwa APBN, bukanlah sekadar dokumen keuangan, melainkan merupakan alat perjuangan membangun bangsa yang disusun secara sistematis untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang.Undang  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Di tengah dinamika dan tantangan geopolitik serta geoekonomi dunia yang masih penuh ketegangan dan ketidakpastian, Presiden menegaskan pemerintah tetap optimis terhadap ketahanan ekonomi nasional. 


Pemerintah berkomitmen penuh menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui pengelolaan fiskal yang sehat, akuntabel, tepat sasaran, dan berkeadilan.

 

Pengelolaan anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional yang menyentuh hajat hidup rakyat banyak, meliputi penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, serta percepatan penguatan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.(Red

close