Komentar
Warga Dusun Unte Mungkur Desa Satahi, Kecamatan Kolang Tapteng Sumut Sambut Aliran Listrik Yang Diresmikan Bupati Tapteng Kamis (07/05/2026)TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Aksi dan perilaku oknum wartawan yang dianggap sebagai orang dekat atau pendukung Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu S.H., M.H., kembali menuai kecaman keras dari masyarakat.
Diungkapkan melalui laporan dan pantauan MEDIA-DPR.COM, oknum-oknum ini dinilai bukan berfungsi menjaga kewajiban pers, melainkan justru kerap menciptakan kegaduhan, konflik, dan ketidaknyamanan di Bumi Tapteng.
Salah satu peristiwa yang disorot adalah terkait peresmian jaringan aliran listrik di Dusun Unte Mungkur, Desa Satahi, Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut)
Keberhasilan masuknya listrik di wilayah tersebut sebenarnya tidak ada yang mempersoalkan, namun tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oknum wartawan tersebut dianggap tidak berdasar dan keliru.
Fakta di lapangan membuktikan bahwa proses pengurusan jaringan listrik tersebut sebenarnya sudah diupayakan jauh sebelumnya, tepatnya pada Desember 2025 silam, oleh Anggota DPRD Tapteng Josua Pasaribu dan Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani.
Keduanya bahkan sudah meninjau langsung lokasi bersama jajaran PT PLN UP3 Sibolga.
Ironisnya, saat momen peresmian dilakukan, kedua tokoh yang berjuang sejak awal itu sama sekali tidak diundang.
Bahkan, oknum wartawan tersebut berusaha membuat narasi seolah merekalah atau pihak Bupati yang menjadi pelaku utama keberhasilan tersebut, padahal menurut warga, perjuangan itu dilakukan oleh masyarakat sendiri.
"Pada hal itu sudah di urus oleh Anggota DPRD Tapteng Josua Pasaribu dan Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani sebelumnya pada Desember 2025 dan Jajaran PLN sudah di bawa langsung meninjau di Dusun Unte Mungkur," ungkap sumber.
Sejak Era Bupati Sebelumnya Sudah Berani Menyudutkan
Tidak hanya itu, catatan sejarah kinerja oknum wartawan ini pun disorot tajam. Disebutkan, mereka belum lahir atau belum menjadi wartawan di era kepemimpinan Bupati sebelumnya seperti Drs. Tuani Lumban Tobing, M.Si, Raja Bonaran Situmeang S.H., M.Hum., dan Syukran Jamilan Tanjung S.E. Namun, saat itu mereka sudah berani menyudutkan dan memberikan penilaian negatif terhadap kepemimpinan para Bupati terdahulu, khususnya terkait isu keterbelakangan pembangunan seperti belum masuknya listrik di wilayah terpencil.
Dituding Peras Dana Publikasi Rp. 1 Miliar dari 159 Desa
Poin yang paling serius dan berat adalah tudingan terkait dugaan pemerasan dan pengambilan keuntungan pribadi.
Oknum wartawan tersebut dituntut agar mengembalikan seluruh uang yang diduga diperas, berupa Dana Publikasi yang diambil dari 159 desa se -Tapteng pada tahun 2024 dan 2025. Nilai yang disebutkan sangat fantastis, nyaris mencapai Rp. 1 Miliar.
Bukan hanya itu, dugaan pemerasan juga dilakukan kepada para pejabat baru pasca pelantikan Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Mahmud Efendy Lubis. Saat itu, oknum tersebut diduga memeras para pejabat dengan alasan biaya ke Jakarta pasca pelantikan.
Rekayasa Konflik: Ciptakan Masalah, Lalu Muncul Sebagai Penyelamat
Analisis yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa cara kerja oknum yang dijuluki sebagai "Termas" (Ternak Masinton) atau Buzer Bupati ini sangat berbahaya. Mereka dinilai justru merusak citra Bupati Masinton Pasaribu, bukan membela.
Pola yang terlihat jelas: mereka sengaja menciptakan konflik atau masalah, agar kemudian wartawan independen atau media lain tergerak mengkritik dan menghantam kinerja Bupati.
Setelah situasi panas, merekalah yang kemudian muncul seolah-olah menjadi pembela, pendukung, atau penyelamat bagi Masinton Pasaribu.
Di balik itu semua, tujuan utamanya hanya satu: memeras dan mengambil keuntungan pribadi dengan menggunakan nama besar Bupati dan kekuasaan.
"Artinya tidak usah seakan membela Bupati Tapteng yang pada kenyataannya adalah merekalah yang merusak Bupati Tapteng... Ciptakan kondisi konflik agar Wartawan yang menang betul Wartawan menghantam Bupati Tapteng dan pada akhirnya mereka muncul sebagai penyelamat Masinton," tegas laporan tersebut.
Kini, masyarakat menuntut kejelasan, transparansi dana yang diduga diperas, dan berharap oknum-oknum ini segera bertanggung jawab atas segala keributan dan kerugian yang telah ditimbulkan bagi kemajuan Tapteng.
Ditulis oleh Demak MP Panjaitan/Pance MEDIA-DPR.COM.
