Setiap wilayah berhak mendapatkan perhatian pembangunan sesuai kebutuhannya, bukan berdasarkan pertimbangan lain di luar kepentingan rakyat. Jum'at (20/11/2026) Gambar: Lisberth Manik S.E , / MEDIA-DPR.COM.
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Ardino Tarihoran, menegaskan bahwa hasil kegiatan reses bukan sekadar rutinitas anggota dewan, melainkan suara langsung dari masyarakat yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkap) Tapteng tanpa memandang siapa yang menyampaikannya.
Suara Langsung dari Desa, Bukan Sekadar Agenda Formal
"Reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRD. Di balik setiap catatan yang diterima, ada kebutuhan nyata dan persoalan riil yang dihadapi saudara-saudara kita di desa-desa," ujar Ardino.
Oleh karena itu, ia menegaskan: Pemkab, khususnya Bupati Tapteng harus merealisasikan seluruh aspirasi hasil reses tersebut secara adil dan merata, tanpa membedakan siapa anggota DPRD yang menyampaikannya.
Pembangunan Harus Berkeadilan, Bukan Slogan
Ardino juga menekankan bahwa pemerataan pembangunan di Tapteng tidak boleh hanya berhenti di kata-kata:
"Pembangunan harus dirasakan di seluruh desa, tidak boleh ada yang tertinggal. Pemerataan bukan slogan, tetapi harus terlihat jelas dalam alokasi anggaran dan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat."
Setiap wilayah berhak mendapatkan perhatian pembangunan sesuai kebutuhannya, bukan berdasarkan pertimbangan lain di luar kepentingan rakyat.
Sinergi DPRD dan Pemkab Kunci Keberhasilan
Hasil reses merupakan instrumen penting jembatan antara keinginan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, sinergi yang sehat dan profesional sangat diperlukan agar setiap aspirasi yang diserap benar-benar menjadi program nyata yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Tapteng.
Lisberth Manik S.E

Komentar

