Banggar DPRD Tapteng Diharapkan Tidak Sekadar Menyetujui Angka Pagu Secara Umum. Rincian Setiap Komponen Belanja Perlu Diteliti Secara Mendalam dan Transparan, Kamis (19/11/2026) Gambar: Lisberth Manik S.E., / MEDIA-DPR.COM.
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng,) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), untuk Tahun Anggaran 2027 menampilkan pagu sebesar Rp.26.493.740.647,26 (Rp26,49 miliar).
Angka ini mencakup program penunjang pemerintahan, belanja operasional kantor, pemeliharaan kendaraan, hingga alokasi rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah.
Di Tengah Pemulihan Pascabencana, Setiap Rupiah Harus Terukur
Angka tersebut mencuat menjadi perhatian publik, mengingat Tapteng, masih berupaya keras memulihkan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor 25 November 2025. Banyak warga terdampak yang belum sepenuhnya kembali ke kehidupan normal dan masih menunggu penanganan pemerintah.
Di tengah kondisi ini, muncul pertanyaan mendasar: Apakah pagu sebesar Rp26,49 miliar tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan riil dan skala prioritas, atau masih ada peluang efisiensi pada belanja operasional dan kebutuhan rumah tangga pejabat?
DPRD Diminta Bedah Secara Terbuka
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tapteng diharapkan tidak sekadar menyetujui angka pagu secara umum. Rincian setiap komponen belanja perlu diteliti secara mendalam dan transparan, mencakup:
- Standar biaya yang digunakan
- Volume kebutuhan yang dibutuhkan
- Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan
- Alokasi operasional serta rumah tangga KDH/WKDH
APBD Adalah Uang Rakyat, Bukan Uang Pejabat
Publik berhak mengetahui secara jelas: ke mana uang daerah dialokasikan, untuk apa dibelanjakan, dan manfaat nyata apa yang akan diterima masyarakat. Jangan sampai belanja penunjang pemerintahan justru lebih dominan, sementara kebutuhan mendesak warga korban bencana belum tertangani.
Media-DPR.com mendorong DPRD dan TPAD memastikan seluruh rencana belanja TA 2027 benar-benar terukur, efisien, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Lisberth Manik SE

Komentar
