Pagu RKA 2027 Bagian Umum Setda Tapteng Rp26,49 Miliar: DPRD Diminta Bedah Rincian Belanja Operasional dan Rumah Tangga Pejabat

Iklan Semua Halaman

.

Pagu RKA 2027 Bagian Umum Setda Tapteng Rp26,49 Miliar: DPRD Diminta Bedah Rincian Belanja Operasional dan Rumah Tangga Pejabat

Staff Redaksi Media DPR Jambi
Jumat, 20 November 2026


Banggar DPRD Tapteng Diharapkan Tidak Sekadar Menyetujui Angka Pagu Secara Umum. Rincian Setiap Komponen Belanja Perlu Diteliti Secara Mendalam dan Transparan, Kamis (19/11/2026) Gambar: Lisberth Manik S.E., / MEDIA-DPR.COM.

 

TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng,) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), untuk Tahun Anggaran 2027 menampilkan pagu sebesar Rp.26.493.740.647,26 (Rp26,49 miliar). 


Angka ini mencakup program penunjang pemerintahan, belanja operasional kantor, pemeliharaan kendaraan, hingga alokasi rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah.

 

Di Tengah Pemulihan Pascabencana, Setiap Rupiah Harus Terukur

Angka tersebut mencuat menjadi perhatian publik, mengingat Tapteng, masih berupaya keras memulihkan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor 25 November 2025. Banyak warga terdampak yang belum sepenuhnya kembali ke kehidupan normal dan masih menunggu penanganan pemerintah.

 

Di tengah kondisi ini, muncul pertanyaan mendasar: Apakah pagu sebesar Rp26,49 miliar tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan riil dan skala prioritas, atau masih ada peluang efisiensi pada belanja operasional dan kebutuhan rumah tangga pejabat?

 

DPRD Diminta Bedah Secara Terbuka

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tapteng diharapkan tidak sekadar menyetujui angka pagu secara umum. Rincian setiap komponen belanja perlu diteliti secara mendalam dan transparan, mencakup:

 - Standar biaya yang digunakan

- Volume kebutuhan yang dibutuhkan


- Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan


- Alokasi operasional serta rumah tangga KDH/WKDH


APBD Adalah Uang Rakyat, Bukan Uang Pejabat

Publik berhak mengetahui secara jelas: ke mana uang daerah dialokasikan, untuk apa dibelanjakan, dan manfaat nyata apa yang akan diterima masyarakat. Jangan sampai belanja penunjang pemerintahan justru lebih dominan, sementara kebutuhan mendesak warga korban bencana belum tertangani.

 

Media-DPR.com mendorong DPRD dan TPAD memastikan seluruh rencana belanja TA 2027 benar-benar terukur, efisien, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. 


Lisberth Manik SE 



 

 

close