Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) TA 2025 menjadi sorotan penting dalam pembahasan anggaran daerah.
Anggota DPRD Tapteng, Basyir Situmeang, secara resmi meminta penjelasan terbuka kepada Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terkait pemanfaatan dana SILPA yang disebut telah mencapai sekitar Rp165 miliar.
Angka yang Menjadi Sorotan
Berdasarkan data, total SILPA APBD Tapteng Tahun 2025 tercatat sebesar Rp175.331.750.113,59. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp165 miliar disebut telah digunakan, sementara sisa sekitar Rp.10 miliar direncanakan untuk kebutuhan perencanaan selanjutnya.
Angka yang sangat besar ini memicu pertanyaan mendasar dari Basyir Situmeang: ke mana saja dana tersebut telah disalurkan dan apakah penggunaannya telah sesuai ketentuan yang berlaku?
Dasar Hukum: Uang Rakyat Harus Terbuka
Pertanyaan ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat:
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara — menegaskan pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan secara tertib, taat hukum, transparan, dan bertanggung jawab.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah — mengatur fungsi DPRD dalam hal penganggaran dan pengawasan.
- PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah — mengatur mekanisme penggunaan SILPA dalam sistem penganggaran daerah.
"Penggunaan dana SILPA harus memiliki dasar penganggaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka." — Basyir Situmeang
Lima Pertanyaan Penting yang Menunggu Jawaban
Masyarakat berhak mengetahui secara jelas dan terbuka:
01. Ke mana saja dana SILPA sekitar Rp165 miliar tersebut telah dialokasikan?
02. Program dan kegiatan apa saja yang telah dibiayai dari dana tersebut?
03. Apakah penggunaannya telah melalui mekanisme perubahan anggaran yang sah?
04. Berapa persen realisasi fisik dan keuangan yang telah dicapai?
05. Apa dasar perhitungan pemerintah daerah menyisakan sekitar Rp10 miliar untuk kebutuhan perencanaan?
Di Tengah Pemulihan Pascabencana, Keterbukaan Adalah Kebutuhan Mendesak
Pertanyaan ini bukan sekadar soal angka. Di tengah upaya pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang masih berlangsung di beberapa kecamatan di Tapanuli Tengah, masyarakat berhak memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan bermanfaat bagi kesejahteraan warga.
"Uang rakyat harus jelas peruntukannya. Setiap rupiah harus memiliki dasar, bukti penggunaan, dan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh publik."
Publik Menunggu Penjelasan Resmi
Kini seluruh mata masyarakat tertuju pada penjelasan resmi dari Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah selaku Ketua TAPD. Keterbukaan atas rincian penggunaan SILPA Rp165 miliar tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Transparansi bukanlah pilihan, melainkan hak rakyat.
Berita ini akan terus dipantau perkembangannya. MEDIA-DPR.COM membuka ruang tanggapan resmi dari Pemkab Tapteng, terkait hal ini.
Lisberth Manik S.E.
