Komentar
DENPASAR BALI | MEDIA-DPR.COM, Dalam keheningan kembali saya digerakkan untuk menulis surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo yang saya hormati
"Saya benar-benar prihatin dengan penerapan Kebijakan New Normal yang cenderung menyusahkan rakyat banyak, membuat geliat perekonomian tersendat, dan merusak tatanan sosial dan kebudayaan bangsa kita", kata Setyo Hajar Dewantoro (47) ketika di konfirmasi Media-DPR.COM Biro Bali Senin,(15/6) melalui sambungan telephone.
Saya percaya, bahwa panjenengan tidak memaksudkan itu semua ketika memutuskan Kebijakan New Normal. Maka, biarlah surat ini menjadi sarana sambung rasa antara panjenengan dengan rakyat banyak, untuk menangkap harapan terdalam dari mayoritas rakyat yang menderita akibat issue Covid 19 yang berkepanjangan.
Bapak Presiden yang saya hormati, sebenarnya jika kita membaca data yang ada, sudah cukup alasan untuk membuat Kebijakan New Normal yang longgar atau bahkan Normalisasi Penuh.
Penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari Senin (15/6) totalnya menjadi 39.294 setelah ada penambahan sebanyak 1.017 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 15.123 setelah ada penambahan sebanyak 592 orang.
Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 2.198 dengan penambahan 64. Nah, dinyatakan oleh pihak Gugus Tugas Covid 19 bahwa penambahan kasus konfirnasi positif adalah kontribusi dari mereka yang masuk kategori Orang Tanpa Gejala (OTG). Ini adalah dampak dari penerapan dari perintah Bapak tentang pelacakan yang ketat dan agressif.
Apakah makna yang gamblang di balik data ini? Virus Covid 19 versi Indonesia sebenarnya, dalam mayoritas kasus positif, tidak membuat sakit/terinfeksi orang yang terpapar. Jauh lebih sedikit kasus dimana virus ini membuat orang menjadi sakit berat apalagi sampai meninggal dunia.
Karena itulah, data kesembuhan menjadi sangat tinggi, dan angka kematian menjadi sangat rendah. Ini artinya virus ini bisa dikatakan BUKAN VIRUS BERBAHAYA.
JIika yang dikhawatirkan tentang OTG ini adalah penularan, kita bisa merujuk kepada pendaoat yang sedang jadi perdebatan di WHO. Kepala Teknis Tanggap Corona Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Maria Van Kerkhove sempat mengatakan bahwa OTG atau pasien Covid-19 asimptomatik kecil kemungkinan atau jarang bisa menyebarkan virus corona.
Menimbang ini semua, yang hendak saya sampaikan adalah satu pertanyaan, "Bagaimana Bapak sebagai Presiden RI akan membuat issue Covid 19 ini berakhir?
Hendak cepat atau lambat? "
Bapak Presiden yang saya hormati, sebenarnya semua tergantung panjenengan sendiri. Kita bisa menyatakan masa pandemi ini berakhir kapanpun, tidak usah menunggu WHO meluncurkan vaksin. Sangat tidak realistis menunggu itu, karena pergulatan kepentingan di WHO sendiri sangat kuat, entah kapan akan berakhir, dan belum tentu vaksin yang disahkan WHO cocok dan aman bagi warga Indonesia karena tipe virus di sini jelas berbeda dengan di negara lain.
Tentu saja rakyat kebanyakan ingin issue pandemi ini segera diakhiri dan kehidupan dinormalisasi penuh. Mengapa? Penerapan kebijakan new normal jelas membawa banyak kesulitan dan kerumitan hidup, dan pada jangka panjang bisa melumpuhkan kehidupan kita.
Sebagai contoh, penerapan aturan di moda transportasi kereta api yang mempersyaratkan rapid test, kewajiban pake masker dan topeng muka, jelas berlebihan, membuat orang enggan naik kereta api, dan itu bisa mematikan PT. KAI sendiri karena income menurun.
Demikian juga aturan tes PCR untuk terbang ke beberapa daerah seperti Bali. Itu sangat menyusahkan calon penumpang dan pasti memukul industri penerbangan, yang pada rentetannya, membuat industri pariwisata serta industri turunannya jadi tersendat untuk bangkit .
"Pemaksaan" Rapid test di pasar tradisional, di tempat wisata, lalu kasus penerapan QR scan code ketika masuk mall atau kawasan seperti Malioboro, itu juga, pada akhirnya membuat orang malas kemana-mana dan pada akhirnya menghambat tujuan kebijakan new normal untuk memulihkan perekonomian dan membantu banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan income.
Selama Pemerintah belum mencabut darurat kesehatan, masih menganggap kita berada di dalam masa pandemi akibat virus berbahaya, akan banyak resiko di lapangan. Termasuk dengan penerapan protap Covid di RS.
Di satu sisi RS kehilangan banyak pasien reguler, sementara rakyat memberontak ketika ada yang semena-mena dicovidkan. Jika kita mau jujur, tentu ada pihak yang mau issue pandemi ini berkepanjangan, yaitu oknum birokrasi yang berkesempatan menikmati gurihnya anggaran negara yang terkait dengan penerapan PSBB, dan para mafia alkes yang menangguk keuntungan besar dari seluruh kontrak selama masa pandemi.
Nah, pada titik inilah butuh ketegasan dan sikap heroik dari Presiden Republik Indonesia untuk melindungi rakyatnya
Bapak Presiden yang saya hormati, sebetulnya memang sudah waktunya panjenengan mengambil keputusan yang independen tanpa mengikuti arahan WHO juga tanpa peduli pada tekanan dari pihak manapun.
Covid 19 cukup dihadapi dengan edukasi cara hidup yang sehat yang menguatkan imunitas, bukan dengan memaksakan pakai masker yang pada jangka panjang justru melemahkan imunitas.
Mereka yang sakit ringan akibat Covid 19 bisa ditangani di puskesmas atau rawat mandiri di rumah dengan mengikuti pola penyembuhan terhadap 15.123 orang yang telah sembuh. Sementara pasien yang sakit berat dan punya resiko kematian, yang jumlahnya jauh lebih sedikit bisa ditangani dengan Terapi Plasma Konvalesen yang protapnya telah tersedia dan sudah diuji klinis.
Kita sama sekali tak perlu menunggu ada vaksin. Kita hanya butuh ketegasan agar tak ada praktik penyimpangan birokrasi dalam penanganan Covid 19 yang sebenarnya sangat sederhana. Sudah jelas semua prediksi yang menyeramkan soal Covid di Indonesia tak terjadi.
Rakyat Indonesia sangat tangguh dalam menghadapi virus ini. Tapi mereka tak akan berkutik jika Bapak dengan dukungan aparat sipil dan militer memaksakan protokol kesehatan ala WHO yang melumpuhkan kehidupan sosial ekonomi budaya.
Kami menunggu Bapak memimpin kami semua merayakan kemenangan atas pandemi ini, secepat mungkin.
Terima kasih Bapak Presiden.
Setyo Hajar Dewantoro
081398209989
(GUN/SHD)
"Saya benar-benar prihatin dengan penerapan Kebijakan New Normal yang cenderung menyusahkan rakyat banyak, membuat geliat perekonomian tersendat, dan merusak tatanan sosial dan kebudayaan bangsa kita", kata Setyo Hajar Dewantoro (47) ketika di konfirmasi Media-DPR.COM Biro Bali Senin,(15/6) melalui sambungan telephone.
Saya percaya, bahwa panjenengan tidak memaksudkan itu semua ketika memutuskan Kebijakan New Normal. Maka, biarlah surat ini menjadi sarana sambung rasa antara panjenengan dengan rakyat banyak, untuk menangkap harapan terdalam dari mayoritas rakyat yang menderita akibat issue Covid 19 yang berkepanjangan.
Bapak Presiden yang saya hormati, sebenarnya jika kita membaca data yang ada, sudah cukup alasan untuk membuat Kebijakan New Normal yang longgar atau bahkan Normalisasi Penuh.
Penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari Senin (15/6) totalnya menjadi 39.294 setelah ada penambahan sebanyak 1.017 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 15.123 setelah ada penambahan sebanyak 592 orang.
Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 2.198 dengan penambahan 64. Nah, dinyatakan oleh pihak Gugus Tugas Covid 19 bahwa penambahan kasus konfirnasi positif adalah kontribusi dari mereka yang masuk kategori Orang Tanpa Gejala (OTG). Ini adalah dampak dari penerapan dari perintah Bapak tentang pelacakan yang ketat dan agressif.
Apakah makna yang gamblang di balik data ini? Virus Covid 19 versi Indonesia sebenarnya, dalam mayoritas kasus positif, tidak membuat sakit/terinfeksi orang yang terpapar. Jauh lebih sedikit kasus dimana virus ini membuat orang menjadi sakit berat apalagi sampai meninggal dunia.
Karena itulah, data kesembuhan menjadi sangat tinggi, dan angka kematian menjadi sangat rendah. Ini artinya virus ini bisa dikatakan BUKAN VIRUS BERBAHAYA.
JIika yang dikhawatirkan tentang OTG ini adalah penularan, kita bisa merujuk kepada pendaoat yang sedang jadi perdebatan di WHO. Kepala Teknis Tanggap Corona Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Maria Van Kerkhove sempat mengatakan bahwa OTG atau pasien Covid-19 asimptomatik kecil kemungkinan atau jarang bisa menyebarkan virus corona.
Menimbang ini semua, yang hendak saya sampaikan adalah satu pertanyaan, "Bagaimana Bapak sebagai Presiden RI akan membuat issue Covid 19 ini berakhir?
Hendak cepat atau lambat? "
Bapak Presiden yang saya hormati, sebenarnya semua tergantung panjenengan sendiri. Kita bisa menyatakan masa pandemi ini berakhir kapanpun, tidak usah menunggu WHO meluncurkan vaksin. Sangat tidak realistis menunggu itu, karena pergulatan kepentingan di WHO sendiri sangat kuat, entah kapan akan berakhir, dan belum tentu vaksin yang disahkan WHO cocok dan aman bagi warga Indonesia karena tipe virus di sini jelas berbeda dengan di negara lain.
Tentu saja rakyat kebanyakan ingin issue pandemi ini segera diakhiri dan kehidupan dinormalisasi penuh. Mengapa? Penerapan kebijakan new normal jelas membawa banyak kesulitan dan kerumitan hidup, dan pada jangka panjang bisa melumpuhkan kehidupan kita.
Sebagai contoh, penerapan aturan di moda transportasi kereta api yang mempersyaratkan rapid test, kewajiban pake masker dan topeng muka, jelas berlebihan, membuat orang enggan naik kereta api, dan itu bisa mematikan PT. KAI sendiri karena income menurun.
Demikian juga aturan tes PCR untuk terbang ke beberapa daerah seperti Bali. Itu sangat menyusahkan calon penumpang dan pasti memukul industri penerbangan, yang pada rentetannya, membuat industri pariwisata serta industri turunannya jadi tersendat untuk bangkit .
"Pemaksaan" Rapid test di pasar tradisional, di tempat wisata, lalu kasus penerapan QR scan code ketika masuk mall atau kawasan seperti Malioboro, itu juga, pada akhirnya membuat orang malas kemana-mana dan pada akhirnya menghambat tujuan kebijakan new normal untuk memulihkan perekonomian dan membantu banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan income.
Selama Pemerintah belum mencabut darurat kesehatan, masih menganggap kita berada di dalam masa pandemi akibat virus berbahaya, akan banyak resiko di lapangan. Termasuk dengan penerapan protap Covid di RS.
Di satu sisi RS kehilangan banyak pasien reguler, sementara rakyat memberontak ketika ada yang semena-mena dicovidkan. Jika kita mau jujur, tentu ada pihak yang mau issue pandemi ini berkepanjangan, yaitu oknum birokrasi yang berkesempatan menikmati gurihnya anggaran negara yang terkait dengan penerapan PSBB, dan para mafia alkes yang menangguk keuntungan besar dari seluruh kontrak selama masa pandemi.
Nah, pada titik inilah butuh ketegasan dan sikap heroik dari Presiden Republik Indonesia untuk melindungi rakyatnya
Bapak Presiden yang saya hormati, sebetulnya memang sudah waktunya panjenengan mengambil keputusan yang independen tanpa mengikuti arahan WHO juga tanpa peduli pada tekanan dari pihak manapun.
Covid 19 cukup dihadapi dengan edukasi cara hidup yang sehat yang menguatkan imunitas, bukan dengan memaksakan pakai masker yang pada jangka panjang justru melemahkan imunitas.
Mereka yang sakit ringan akibat Covid 19 bisa ditangani di puskesmas atau rawat mandiri di rumah dengan mengikuti pola penyembuhan terhadap 15.123 orang yang telah sembuh. Sementara pasien yang sakit berat dan punya resiko kematian, yang jumlahnya jauh lebih sedikit bisa ditangani dengan Terapi Plasma Konvalesen yang protapnya telah tersedia dan sudah diuji klinis.
Kita sama sekali tak perlu menunggu ada vaksin. Kita hanya butuh ketegasan agar tak ada praktik penyimpangan birokrasi dalam penanganan Covid 19 yang sebenarnya sangat sederhana. Sudah jelas semua prediksi yang menyeramkan soal Covid di Indonesia tak terjadi.
Rakyat Indonesia sangat tangguh dalam menghadapi virus ini. Tapi mereka tak akan berkutik jika Bapak dengan dukungan aparat sipil dan militer memaksakan protokol kesehatan ala WHO yang melumpuhkan kehidupan sosial ekonomi budaya.
Kami menunggu Bapak memimpin kami semua merayakan kemenangan atas pandemi ini, secepat mungkin.
Terima kasih Bapak Presiden.
Setyo Hajar Dewantoro
081398209989
(GUN/SHD)
