Komentar
AMBON | MEDIA-DPR.COM. Ombudsman propinsi Maluku memberi pelayanan publik untuk Maluku Tenggara yang masih berada pada zona kuning tentu menjadi tantangan untuk kedepan lebih memperbaiki pelayanan publik pada beberapa dinas sebagai bentuk contoh yang akan dilaporkan kepada bapak Bupati agar dapat menjadi perhatian bersama pada indikator input dan pengaduan yang di perbaiki di tahun ini mencapai penurunan 1,0,dengan keberadaan 62 dan sekarang berada pada 60,80.
Dari hasil survei Ombudsman masih berada pada zona kuning, ada sedikit penurunan dimana 2 OPD puskesmas dan dinas pendidikan masih berada dalam zona merah sangat di harapkan untuk kedepan ada perbaikan untuk bisa mencapai zona hijau.
Dimensi penilaian terbesar adalah dimensi input dimana kompetensi semua OPD dalam penilaian dapat memahami Job Description juga SOP.
Pemahaman terhadap Ombudsman harus lebih di tingkatkan. Dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan harus dipublikasikan secara baik sehingga ketika data yang ditarik menyangkut kegiatan di puskesmas melakukan starting, kemudian berbagai kegiatan posyandu tidak dapat terupdate secara baik karena itu harus di perbaiki lebih baik ke depan.
Semua kelemahan yang menakjubkan adalah dimensi output dimana seluruh responden di tanya pendapat terhadap pelayanan yang di lakukan OPD OPD izin dan non perizinan di anggap puas dan sangat baik yang menjadi kelebihan dari dimensi output.
Dimensi pengaduan SP4 n lapor yang ada di Maluku Tenggara belum berfungsi secara baik, cara menyelesaikan itu agar mesti di benahi terutama SP4 n lapor yang ada di fungsikan agar ter integritas di Maluku Tenggara dengan kantor staf kepresidenan, Mempan RB, Kemendagri dan Ombudsman.
SP4 n lapor sebagai bigdata nasional terhadap seluruh keluhannya dan persoalan yang terjadi dan sampai saat ini belum berfungsi sehingga pemerintah pusat menganggap Maluku Tengah tidak bermasalah menyangkut kebutuhan masyarakat.
"Kedepan akan di lakukan MOU dan pendampingan sehingga di 2024 kabupaten Maluku Tenggara bisa berubah ke zona hijau dengan pelayanan publik yang prima, ada perbaikan sistim pemerintah ke depan berbasis elektronik untuk dapat diterapkan di kabupaten Maluku Tenggara," tutur kepala Ombudsman propinsi Maluku kepada awak media. (Jeanet)
