Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Mengasihi sesama sama kedudukannya dengan mengasihi Tuhan, kapan oknum yang menginginkan konflik di Pemkab Tapteng berhenti?
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) acap menghadapi berbagai issue dan konflik. Konflik yang terjadi di Tapteng kerap muncul akibat perpaduan beberapa faktor utama, terutama yang berkaitan dengan dinamika politik lokal, sengketa sumber daya alam, dan keragaman sosial budaya.
Penyebab utama konflik di Tapteng mencakup: "Persaingan politik dan Pilkada: Tapteng dikenal sebagai salah satu daerah yang rawan konflik saat pemilihan umum, terutama Pilkada. Konflik acap dipicu persaingan elit politik lokal, perbedaan pandangan antar pendukung pasangan calon, dan terkadang berujung pada bentrokan fisik atau kericuhan.
Issue terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) juga menjadi pemicu konflik yang signifikan. Contohnya termasuk keluhan warga dan sengketa lahan dengan perusahaan swasta, seperti PT Nauli Sawit.
Masalah lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, seperti yang terlihat dalam protes terkait PT TPL atau issue illegal fishing yang merugikan nelayan tradisional, juga sering menimbulkan ketegangan sosial.
Sebagai wilayah multietnik dengan beragam suku (Batak, Minang, Jawa, Nias, Sunda dll.) dan keyakinan, perbedaan latar belakang dapat menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik.
Meskipun demikian, konflik yang terjadi lebih sering bersifat spesifik pada issue tertentu (misalnya, sengketa pribadi, politik, atau lahan) daripada konflik antarsuku atau agama yang meluas.
Beberapa analisis menunjukkan bahwa konflik dapat disebabkan oleh faktor kebijakan pemerintah, baik dari sisi isi kebijakan maupun dalam implementasinya di lapangan, yang mungkin dirasa tidak adil atau memicu ketidakpuasan di masyarakat.
Segar masih diingatan bagaimana Bupati Tapteng Drs. Tuani Lumban Tobing M Si., dengan Bupati H. Jamaludin Pohan. Bisah konflik sampai Wakil Bupati mengundurkan diri.
Juga Periode berikutnya Tuani berpasangan lagi dengan Wakil Bupati Efendy Pohan. Namun sama halnya selalu berujung konflik.. Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang S.H., M.Hum. konflik dengan Ketua DPRD Tapteng Sintong Gultom.
Hanyalah di masa Bupati Baktiar Ahmad Sibarani dan Wakil Bupati Darwin Sitompul tidak ada konflik, juga kepada Anggota DPRD Tapteng.
Konflik-konflik di Pemkab Tapteng ini diduga sengaja para oknum menciptakan untuk kepentingan pribadi. Beberapa konflik utama yang mencuat berdasarkan informasi terkini meliputi: Proyek Pembangunan Kantor Bupati yang mangkrak.
Issue ini menjadi salah satu sumber konflik paling signifikan, memicu unjuk rasa dan bahkan bentrokan fisik antara dua kelompok massa yang berbeda pendapat. Proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini diduga melanggar aturan pemerintah pusat dan sarat penyimpangan administrasi dan keuangan.
Konflik dengan DPRD: "Terdapat ketegangan antara Bupati Tapteng Masinton Pasaribu S.H., M.H., dengan DPRD Tapteng, salah satunya terkait penganggaran perayaan HUT Tapteng yang dinilai terlalu besar Rp 3 Miliar sementara program beasiswa dibatalkan.
Mantan Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, juga terlibat dalam polemik ini, menantang debat terbuka mengenai dugaan korupsi proyek kantor bupati.
Pemkab Tapteng terlibat dalam mediasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, seperti PT Sinar Gunung Sawit Raya (SGSR) dan PT Nauli Sawit, terkait masalah lahan.Konflik Sosial di Masyarakat:
Terjadi beberapa insiden kerusuhan dan bentrokan antar kelompok masyarakat atau pemuda, yang memerlukan intervensi dari aparat kepolisian dan pemerintah daerah untuk didamaikan.
Issue Manajemen Pemerintahan: "Terdapat keluhan dan keresahan dari masyarakat terkait berbagai permasalahan di tingkat kelurahan dan desa yang meminta Pemkab untuk turun tangan menyelesaikan.
Secara ringkas, pengalaman Pemkab Tapteng menunjukkan adanya konflik yang timbul baik dari masalah internal pemerintahan (proyek, anggaran, hubungan eksekutif-legislatif) maupun masalah eksternal yang melibatkan masyarakat dengan pihak swasta atau antar kelompok masyarakat sendiri.
Ironis lagi sekarang, Wakil Bupati Tapteng H. Mahmud Efendy Lubis fokus pada pekerjaan mengesekusi Visi dan Misi Pemkab Tapteng dan tidak mau tahu jika ada kritikan yang baik atau negatif. Namun yang terjadi adalah adanya yang framing bahwa dirinya akan jadi Ketua DPC Gerindra Tapteng. Difreming Prabowo Subianto bergambar dengan Mahmud Efendy Lubis. Kejadian ini Aneh Tapi Nyata.
Hal ini memicu menjadi perdebatan diruang publik. Kenapa tidak? Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendy Lubis di hantar PDI Perjuangan dan Partai Buruh pasca pencalonan Bupati dan Waki Bupati Tapteng.
Kendati Tim "MAMA" sudah dibubarkan, namun tetap melekat"MAMA" itu dan berharap masyarakat Tapteng seperti Jargon "Tapteng Naik Kelas Adil Untuk Semua". Sekarang apa yang terjadi Tim Masinton dan Tim Mahmud sudah diduga mulai perpecahan. Siapa yang diuntungkan?.
Ada juga yang buat surat terbuka kepada Masinton yang diupload di Facebook. Agar Dirut PDAM Mual Nauli agar diganti karena pendukung Bupati Tapteng sebelumnya. Dan ternyata tidak mereka sadari di masa kampanye "MAMA" ada oknum yang mengaku Tim "MAMA" yang ambil uang dana kampanyenya dari Dirut PDAM Mual Nauli.
Sudahlah di akhirilah permainan ini agar Masinton dan Mahmud fokus pada pembangunan Tapteng. "Tapteng Naik kelas Adil Untuk Semua". (Demak MP Panjaitan/Pance).
