Komentar
KABUPATEN BANDUN | MEDIA-DPR.COM, Berdasarkan data BPBD Jawa Barat, banjir telah melanda 15 kecamatan di Kabupaten Bandung sejak awal Desember 2025.
Beberapa wilayah seperti Kecamatan Baleendah, Bojongsoang, Dayeuhkolot, dan Kutawaringin terendam banjir, sementara longsor terjadi di Kecamatan Arjasari, Kampung Condong, Desa Wargaluyu, yang menimbun tiga warga.
Upaya evakuasi dan pencarian korban sudah dilakukan meski terpaksa dihentikan akibat kondisi di lapangan yang sudah tidak memungkinkan.
Namun, Bupati Bandung, Dadang Supriatna melakukan upaya lain dengan menggelar doa bersama dan istigosah demi memohon perlindungan Allah SWT agar Kabupaten Bandung dijauhkan dari bencana.
Serta masyarakatnya senantiasa diberi keselamatan. Kegiatan ini menghadirkan Ketua MUI Kabupaten Bandung, Ketua BAZNAS, serta Pimpinan Pondok Pesantren Al Maarif, K.H. Sofyan Yahya. Selain itu, ratusan ASN, perangkat daerah, dan berbagai elemen masyarakat juga hadir di Masjid Al Fathu, Soreang, Jumat (12/12/2025).
Akibat bencana yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari untuk mempercepat respons dan penanganan banjir dan longsor.
Bupati yang akrab disapa Kang DS ini juga menyatakan bahwa pola banjir yang terjadi saat ini berbeda dibanding periode sebelumnya.
"Banjir ini bukan lagi siklus 20 tahunan. Sekarang muncul setiap lima tahun dan curah hujannya sangat tinggi. Kami menetapkan tanggap darurat karena anggaran tidak bisa keluar tanpa status tersebut. Kebutuhan di lapangan sangat mendesak, jadi kami harus cepat,” ujar beliau seusai rapat koordinasi penanganan banjir bersama Gubernur Jawa Barat dan jajaran terkait beberapa waktu lalu.
Kang DS, saat memimpin langsung pencarian tiga warga yang tertimbun longsor di Arjasari, Bupati Dadang mengimbau masyarakat di zona rawan untuk mengutamakan keselamatan.
“Demi keselamatan bersama, kami mengimbau masyarakat tidak memasuki area longsor maupun zona pencarian. Hanya petugas yang boleh masuk,” ucapnya kepada wartawan, mengingat kondisi tanah yang masih labil di lokasi kejadian, Tegasnya.
Upaya penanggulangan bencana ini juga sejalan dengan langkah pemerintahan provinsi dan pusat untuk memperbaiki tata ruang dan menghentikan sementara pemberian izin pembangunan baru guna mengantisipasi risiko yang lebih besar di masa depan.
Ayi Supriatna
