Masinton Pasaribu Hadir Rakor Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumut

Iklan Semua Halaman

.

Masinton Pasaribu Hadir Rakor Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumut

Staff Redaksi Media DPR
Selasa, 13 Januari 2026

 


MEDAN SUMUT | MEDIA-DPR.COM. Masinton Pasaribu S.H.,.M.H., Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng Provinsi Sumatra Utara (Sumut) hadir Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut pada 12 Januari 2026,.


Rakor dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana. info Disinfokom Tapteng MEDIA-DPR.COM. Selasa (13/01/2026)


Rakor dihadiri oleh berbagai pihak terkait termasuk Wakil Menteri PPPA, Ketua DPRD Sumut, Wakil Gubernur Sumut, dan seluruh kepala daerah


Alokasi Anggaran Pemprov Sumut (Pemprovsu) Disediakan anggaran Rp 430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor, dialokasikan ke lima bidang prioritas:


*Infrastruktur: Rp 275 miliar (perbaikan jalan, jembatan, tanggul, sungai, air, dan rehabilitasi rumah)

*Bantuan ke daerah: Rp 110 miliar

*Pendidikan: Rp 36,8 miliar

*Kesehatan: Rp 6,9 miliar

*Komunikasi dan informatika: Rp 1,68 miliar

*Rencana pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan anggaran Rp 1,2 miliar (Rp 60 juta per unit). 


Jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sudah mencakup semua huntap, anggaran akan ditambahkan agar nilai per unit lebih dari Rp 60 juta.


Bantuan Pemerintah Pusat: "Melalui BNPB, disiapkan 5.951 unit huntap untuk Sumut, serta perbaikan infrastruktur dan bantuan logistik.


Meskipun status bencana sudah dicabut, bantuan tetap diberikan: "Biaya tempat tinggal pengungsi (huntara/penyewaan) ditanggung

- Rp 600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi

- Rp 3 juta untuk pengganti isi rumah

- Rp 5 juta modal usaha bagi pengusaha terdampak


Kondisi Pemulihan Daerah: "Mendagri Tito Karnavian menyatakan Sumut secara umum sudah membaik, namun beberapa daerah masih perlu percepatan termasuk Tapsel, Tapteng, Taput, dan Sibolga yang beberapa indikatornya belum baik. 


Indikator pemulihan meliputi kelancaran pemerintahan, layanan publik, akses darat, aktivitas ekonomi, dan ketersediaan kebutuhan dasar.(Demak MP Panjaitan/Pance)

close