Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR-COM Kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), kembali menjadi sorotan tajam.
Alih-alih terbebas dari praktik korupsi, Tapteng kini diduga kuat sedang berada dalam pusaran "Darurat Korupsi" yang melibatkan jaringan kelompok yang kebal hukum.
Ironisnya, para oknum yang diduga berperan sebagai pendukung penguasa, kini dituding balik oleh masyarakat sebagai aktor di balik tekanan terhadap para Kepala Desa (Kades) di seluruh Tapteng.
MODUS OPERANDIL 'BEGAL DANA DESA'
Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya modus penyerapan Dana Desa melalui dalih "Dana Publikasi Desa" yang menyasar 159 desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah. Kelompok ini dituding telah meraup keuntungan fantastis dari keringat rakyat di desa.
"Pada tahun 2025 saja, mereka diduga meraup Rp. 318 juta dari anggaran desa. Belum lagi adanya dugaan 'uang keamanan' sebesar Rp. 30 juta per Kades agar mereka mendapatkan zona aman dan terhindar dari pemeriksaan Inspektorat Tapteng," ungkap sumber di lapangan.
Muncul keresahan bahwa jika oknum Kades tidak menyetorkan uang keamanan tersebut, maka Inspektorat akan langsung memproses hukum mereka, yang diduga kuat atas kendali kelompok tersebut.
SOROTAN TAJAM TERHADAP INTEGRITAS OKNUM MEDIA.
Selain itu, keberadaan oknum yang mengatasnamakan media namun merasa memiliki kuasa layaknya aparat (Wartawan Istana Merasa Penguasa/WI-MP) turut menuai kecaman.
Mereka dinilai hanya sibuk memberitakan dugaan korupsi Kades tanpa pernah mengungkap praktik pemerasan yang mereka lakukan sendiri dengan mencatut nama atau perintah pimpinan daerah.
Skandal Fee Proyek dan Jual Beli Jabatan
Borok pemerintahan ini kian melebar seiring viralnya kasus "Tuan Denis" yang mengharuskan pembayaran uang fee proyek sebagai syarat mutlak mendapatkan pekerjaan di pemerintahan daerah.
Tak berhenti di situ, dugaan perdagangan jabatan di lingkungan Pemkab Tapteng serta setoran wajib para pejabat kepada kelompok pendukung ini menjadi rahasia umum yang menyakitkan hati masyarakat.
"Buzzer-buzzer ini seolah kebal hukum, tidak ada yang berani menyentuh mereka. Harapan masyarakat akan Tapteng yang bersih kini pupus karena korupsi justru kian dipertontonkan secara vulgar," keluh warga setempat.
Masyarakat Tapanuli Tengah kini menaruh harapan besar agar aparat penegak hukum tingkat pusat memberikan perhatian serius terhadap situasi darurat korupsi yang terjadi, demi menyelamatkan keuangan negara dan hak-hak rakyat kecil di pelosok desa.
(Demak MP Panjaitan/Pance)
