Komentar
Foto: Anggota DPRD Tapteng, Abdul Basir Situmeang
Ketua BKD DPRD Tapteng Abdul Basir Situmeang: Aturan Jangan Jadi Alasan Bungkam Rakyat! Mengapa Daerah Lain Bantu Tapteng, Kita Sendiri Ragu Gunakan Anggaran? Kamis (20/08/2026) / MEDIA-DPR.COM
PANDAN | MEDIA-DPR.COM. Ketua Badan Kehormatan (BKD) DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Abdul Basir Situmeang, menyoroti tajam sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), yang dinilai kerap mengedepankan alasan "aturan" saat dibahas penggunaan anggaran untuk membantu korban bencana banjir bandang dan longsor 25 November 2025.
Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara khusus, menanggapi lambannya pemulihan serta ketersediaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp.123 Miliar yang belum terlihat dampak nyatanya di tangan masyarakat. hal itu dikatakan kepada MEDIA-DPR.COM. di Pandan.
“Tidak ada aturan yang melarang TKD dipakai untuk bencana. Justru dana ini diperuntukkan hal yang mendesak!” tegas Abdul Basir.
Ia menegaskan: uang negara memang harus dipertanggungjawabkan, tetapi aturan tidak boleh dijadikan tameng tanpa penjelasan terbuka kepada rakyat yang sudah menunggu hampir sembilan bulan. Ia pun mempertanyakan logika yang menyakitkan hati:
“Kenapa kabupaten lain rela menyumbangkan APBD-nya untuk membantu Tapteng, sementara pemerintah daerah kita sendiri enggan mengeluarkan dana untuk warganya sendiri?”
Terkait sering disalahkannya pemerintah pusat soal keterlambatan, Abdul Basir mengingatkan Pemkab: jika ada kekeliruan dalam pendataan di tingkat daerah, perbaikilah dan evaluasilah, jangan hanya melempar tanggung jawab ke atas.
Bukti kesungguhan DPRD pun ditegaskan: “Kami siap dikurangi hak dan tunjangan kami, asalkan uang itu benar-benar dialihkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita korban bencana.”
Selain masalah anggaran, kondisi lapangan di wilayah Bonalumban, Hutanabolon, dan Simpang Sipange pun disorot. Penumpukan sedimen pasir, lumpur, dan sampah sisa bencana belum tuntas dibersihkan. “Jika dibiarkan, sedimentasi ini bakal memicu banjir baru saat hujan deras turun lagi,” peringatnya.
Abdul Basir berharap Pemkab Tapteng segera membuka data dan menjelaskan secara transparan kepada publik: di mana anggaran itu berada, bagaimana mekanismenya, dan kapan bantuan nyata sampai ke tangan warga. Jangan biarkan rakyat terus menunggu tanpa kejelasan.
Lisberth Manik S.E.
