Komentar
Foto: Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution S.E., M.M.
Bersatu melayani, berpisah merugikan, Tapteng butuh pemimpin yang menyatukan, bukan memisahkan.Kamis (17/09/2026) / MEDIA-DPR.COM.
MEDAN — SUMUT | MEDIA-DPR.XOM. Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution S.E., M.M., menanggapi secara terbuka ketidakharmonisan yang masih berlangsung antara Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, S.H., M.H. dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapteng.
Menurut Gubernur, ketegangan ini bukan sekadar urusan internal, rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), yang dirugikan. Sumber: Wawancara Gubernur Sumut Kamis (17/09/2026) MEDIA‑DPR.COM.
FAKTA PENTING TERUNGKAP
Keterangan Rincian
*:Rakor Penguatan Tata Kelola Kamis (17/09/2026) Kantor Gubernur Sumut
* Pihak yang hadir KPK RI, Mendagri, BPKP, LKPP, seluruh Bupati/Wali Kota & Ketua DPRD se-Sumut
* Aturan acara Wajib hadir Bupati/Wali Kota BERSAMA Ketua DPRD masing-masing daerah
.
Ketua DPRD Tapteng tidak hadir Ahmad Rivai Sibarani, tidak menerima/tidak hadir undangan
* Pernyataan Gubernur Bobby Ketidakharmonisan Pemkab–DPRD Tapteng merugikan masyarakat
Tegas Bobby: "Ketidakharmonisan antara Pemkab Tapteng dan DPRD Tapteng tidak boleh berlarut-larut. Setiap perpecahan di antara penyelenggara pemerintahan sama dengan pelayanan rakyat yang terhambat. Inilah kerugian sesungguhnya. rakyat yang menanggung akibatnya." ujarnya.
Lebih lanjut diterangkan: "Padahal aturannya jelas: Rakor ini wajib dihadiri Kepala Daerah bersama Ketua DPRD. Kerja sama Eksekutif dan Legislatif adalah syarat utama pemerintahan yang sehat. Jika tidak bisa duduk bersama di acara penting ini, bagaimana bisa menyelesaikan urusan rakyat?"
Pesan untuk Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dan Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani: "Jangan biarkan perbedaan menjauhkan dari tugas utama, melayani masyarakat Tapteng.
Rakor bersama lembaga pengawasan tertinggi negara bukan acara biasa. Kehadiran bersama adalah awal perbaikan tata kelola, transparansi, dan kepercayaan publik.
Rakyat Tapteng butuh pemimpin yang bersatu, bukan pemimpin yang saling menjauh. Langkah perbaikan dimulai dari kesediaan untuk duduk bersama, mendengar, dan menyelesaikan demi kepentingan warga, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
Seruan untuk seluruh masyarakat Tapteng : "Awasi kami, tanya kami, ingatkan kami, pemerintahan yang terpecah adalah kerugian Anda. Persatuan Pemkab dan DPRD adalah kunci percepatan pemulihan bencana, penyaluran bantuan, dan kemajuan daerah. Jangan biarkan ketidakharmonisan ini berlarut-larut.(Smt).
