Komentar
JAKARTA | MEDIA-DPR.COM, Koordinasi Meningkatkan Kemampuan Produksi Nasional Harus Dikedepankan, Bukan Langkah Pragmatis Impor
PDI Perjuangan sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam.
"Mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementrian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan.'Basis kekuatan utama Pemerintah adalah rakyat."
Demikian Sekretaris jenderal DPP PDI Perjuagan Ir. Hasto Kristiyanto MM. di Jakarta Sabtu 20.03.2021
Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara.
"Karena itulah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani." Ungkapnya
Sikap ngotot yang ditunjukkan menteri perdagangan tersebut sangat disesalkan.
"Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan." Jelasnya
Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden.
"PDI Perjuangan meminta menteri perdagangan untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik kementrian pertanian, Bulog, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah. “Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari." Katanya
Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa.
Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri” Katanya
Hal pangan, sikap PDI Perjuangan sangat jelas: " jangan korbankan petani karena kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente." Jelasnya Hasto.
Sejak Maret tahun 2020 PDI Perjuangan telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan.
Seluruh kepala daerah Partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu Presiden” (Pance).
