Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) apresiasi DPRD Tapteng yang kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng.
Ujar Pangihutan Sibagariang, kepada MEDIA-DPR.COM. Jum'at (29/08/2025) menanggapi banyaknya serangan yang dilakukan oleh Wartawan Istana Merasa Penguasa (WI-MP) kepada Anggota DPRD yang melakukan tugas dan fungsinya sebagai DPRD.
Kita tahu WI-MP itu adalah pelaku Pembegal Dana Desa (DD) 159 Desa se-Tapteng dengan modus Dana Publikasi Desa yang notabene ilegal.
Sementara Bupati Tapteng Masinton Pasaribu S.H.,M.H., mengatakan, terkait dengan dana publikasi dengan tegas: "Saya tidak ada mengarahkan tentang publikasinya, tetapi kegiatan di desa harus di publikasikan untuk diketahui orang lain. ujar Masinton pasca sosialisasi ketahanan pangan, Kendati WI-MP jual nama Bupati dan Kadis PMD membegal DD. yang dapat diartikan masalah baru untuk para Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Kepala Desa (Kades).
Untuk tahun 2024 DD dibegal WI-MP Rp. 318 juta. Sampai dengan sekarang Aparat Penegak Hukum (APH) baik Inspektorat Tapteng, Tipidkor, atau Kejaksaan Negeri Sibolga tidak dapat disentuh hukum, apakah karena ada yang membacking WI-MP Penguasa "9 Naga' ungkap Pangihutan
Informasi yang miring ditengah masyarakat. WI-MP terlibat urusan bagi-bagi proyek, Jabatan mulai Kepala Sekolah, kepala Puskesmas (Kapus) Camat, sampai Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Seperti pada acara Hari Jadi Kabupaten (Har JadiKab) Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) ke -80. Pengakuan WI-MP dengan nada over acting mengatakan. Kendati berbusa-busa Wartawan memberitakan giat Pemkab Tapteng, yang dapat hadiah atau jasa adalah WI-MP katanya dengan sombong.
Ironinya lagi, menunjuk contoh-contoh konten yang dilakukan kepada Tuannya, kecuali Tuannya Tidur dan berak.
Ada pejabat yang tidak mau disebut namanya, sebelum pelantikan Masinton Mahmud jadi Bupati Tapteng para yang mengaku Wartawan MAMA alias Tin Sukses yang sekarang menjadi WI-MP ini bagaikan Delapan Penjuru Angin (DPA), Meminta uang biaya ke Jakarta untuk mengikuti pelantikan Masinton Mahmud pasca itu di lingkungan Istana merdeka Jakarta.
"Silih berganti WI-MP, menemui mulai dari Kabid. Kasih. Kabag. Camat dan OPD, Wajib hukum memberikan upeti, jika tidak diberikan dipastikan akan di Laporkan ke Penguasa." ungkapnya.
Lebih jauh Pangihutan menerangkan: "Jika Bupati bertindak semena-mena tanpa pengawasan DPRD, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang, yang dapat berujung pada proses administratif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau tuntutan pidana jika ditemukan niat jahat.
DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda).dan kinerja bupati, dan dapat menggunakan hak interpelasi atau melakukan investigasi untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.
Sedangkan masyarakat sekarang punya hak mengkritik Pemerintah dan DPRD. Why not, DPRD tidak bisa mengkritik Eksekutif?.
Jika kemudian hal Rp 3 Miliar di persoalkan, saya kira tidak masalah, cukup 159 Kepala Desa (Kades) x Rp. 20 juta. = Rp. 3.miliar 180 juta. Jika ULAR berganti KULIT. Ada Anjing Pelacak seperti WI-MP yang melakukan.
Saya bangga melihat Anggota DPRD Sekarang ini. Saya tidak persoakan benar tidaknya yang di kritiki pemerintah. Yang saya hanya melihat DPRD Tapteng tapil sebagai pengawasan atau sebagai fungsi dan tugasnya yang ditunjuk.. pungkasnya. dan menambah untuk Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani, sehat selalu mengemban tugas dan Tuhan memberkati. (Demak MP Panjaitan/Pance)
