Masinton: Jika Terjadi Hak Angket DPRD Tapteng, Siapkan Skenario Perkada 5 Tahun

Iklan Semua Halaman

.

Masinton: Jika Terjadi Hak Angket DPRD Tapteng, Siapkan Skenario Perkada 5 Tahun

Staff Redaksi Media DPR
Rabu, 20 Agustus 2025


TAPTENG | MEDIA-DPR COM. Rapat paripurna DPRD Tapteng yang penuh intrik. sahkan Ranperda tentang RPJMD Tapteng tahun 2025-2029 jadi Perda pada rapat paripurna, Selasa (19/08/2025) di ruang rapat paripurna DPRD Tapteng Jln Raja Junjung Lubis Kota Pandan Kabupaten Tapteng (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut)


Kendati sebelum disahkan, suasa rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan Ranperda RPJMD yang dipimpin Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani didampingi Wakil Ketua DPRD, Disman Sihombing, situasi di mana rapat menjadi tegang dan penuh emosi.


Sejumlah Anggota DPRD, dalam pandangan umum dan pendapat akhir fraksinya akui sangat menyayangkan ketidakhadiran Bupati Tapteng Masinton Pasaribu S.H., M.H., pada rapat-rapat paripurna dan RDP di DPRD Tapteng.


Musliadi Simanjuntak batas akhir rapat lakukan interupsi, bahkan mengancam, DPRD Tapteng akan gunakan hak interpelasi dan hak angket terhadap Bupati


Masinton, dengan tegas: "Jika hal itu terjadi, pihaknya telah menyiapkan skenario Perkada untuk 5 tahun." ujarnya menanggapi akan gunakan hak interpelasi dan hak angket terhadap Bupati.


Lebih lanjut: “Hak interpelasi, hak angket itu hak saudara. Itu memang diberikan konstitusi. Relasi antara Eksekutif dengan Legislatif, jika Bupati berhalangan maka diwakilkan oleh Wakil Bupati, itu Kepala Daerah satu paket,” dijelaskan Masinton seakan membintek.


Ia, akui akan bersikap tegas. Tidak ada yang namanya tirani mayoritas. Karena ada masa bertanding dan ada masanya untuk bersanding. tegas mantan Anggota DPR-RI Komisi III ini dan lanjutnya: “Saya paham tugas dan fungsi DPRD, ada beberapa hal yang seharusnya rapat tersebut substansi pembahasannya tidak layak dihadiri oleh pimpinan OPD, maka cukup diwakilkan,” jelas Masinton.


Contoh, tentang Dana Desa, itu hanya bisa dianulir oleh putusan pengadilan, tidak satupun keputusan Bupati ada yang salah di situ. Mohon maaf bapak ibu, saya paham bahwa hadirnya saya kemari bukan sesuatu yang direncanakan, termasuk bukan bagian dari sebagian besar bapak ibu di sini. sambungnya.


"Tetapi takdir sejarah yang mengantarkan saya kemari, rakyat telah menentukan pilihannya untuk perubahan Tapteng Naik Kelas Adil Untuk Semua.” kata Masinton 


Maka relasi dibangun adalah relasi intelektual, bekerja sama-sama dan punya kesadaran bersama untuk membangun Tapteng: “Jangan pula dibayangkan bahwa saya datang untuk mengambil kesempatan di Tapteng. Mohon maaf, itu tidak pernah ada dalam pikiran saya,” ucapannya.


Kalau berorientasi kepentingan rakyat, maka kita adalah kawan. Tapi kalau orientasi kita beda, maka kita berseberangan. Benarkan hubungan antara Eksekutif dan Legislatif adalah relasi yang setara. Tetapi kewenangan yang diberikan undang-undang untuk Eksekutif dan Legislatif tidak sama. terangnya.


Masinton, ingin DPRD tetap sejalan membangun Tapteng Naik Kelas Adil Untuk Semua. Namun kalau ada yang menghambat atau mengganggu, nanti biarkan rakyat yang menjawabnya. urainya.


Jika DPRD tidak setuju, boleh. Itu hak saudara. Saya tidak harus memaksakan kehendak. Karena basis politik kita adalah basis politik argumentasi, basis fakta dan data,” imbuhnya 


Terhadap rapat yang substansinya di luar tupoksi, dalam fungsi pengawasan dan substansi pemerintahan, maka Pimpinan OPD harus tetap bekerja dan tidak perlu hadir rapat. 


Saya datang kemari adalah mengedepankan orientasi untuk menata daerah ini untuk bertumbuh. Kita bisa sama-sama membangun Tapteng,” ungkap Masinton.


Sampai kini Tapteng tidak ada apa-apanya, tidak ada pembangunan, yang ada cuma bangunan, itu pun bangunan mangkrak yang tak bisa digunakan karena tidak jelas. tambahnya.


“Maka orientasi pembangunan kita ke depan tidak dari sektor itu. Saya sudah sampaikan ke OPD jika DPRD menghambat, saya sudah siapkan skenario Perkada 5 tahun,” 


Kalau anggota DPRD Tapteng tidak setuju, boleh. Tapi jangan pernah tidak setuju dengan pilihan rakyat untuk perubahan Tapteng Naik Kelas dan Adil Untuk Semua.


“Kita semua berada di sini, dimonitor dan diawasi oleh rakyat, bapak ibu memang memilik hak interpelasi, tapi rakyat juga memiliki hak untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginannya. pungkas Masinton dan Rivai, meredam situasi. Ia, mengatakan, tentunya semua pihak tidak ingin terjadi Perkada. (Lisberth Manik S.E.)

close