Komentar 
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) punyak jargon: "Tapteng Naik Kelas Adil Untuk Semua". Hal ini menjadi pertanyaan besar buat masyarakat sebahagian Masyarakat.
Kenapa tidak? justru boleh pinjam kalimat Apakah: "Tapteng Naik Kelas Adil Untuk Mereka Yang Punya Kuasa?" Atau bak "Ular Ganti Kulit"? dan Apakah Pertanyaan ini salah?.
Mari kita lihat contoh kecil saja. Ada Delapan Penjuru Mata Angin Wartawan Istana Merasa Penguasa (DPMA WI-MP) acap menyoroti korupsi Pemerintah atau DPRD Tapteng di masa lalu.sebelum Masinton Pasaribu S.H., M.H. Bupati dan H. Mahmud Efendy Lubis Wakil Bupati Tapteng.
Apakah justru WI-MP bebas soroti Korupsi? Sementara WI-MP adalah juga pelaku Korupsi dan bahkan berani jual-jual Nama Bupati Tapteng dan Kadis PMD. Tapteng. Apakah ini yang di sebut "Tapteng Naik Kelas Adil Untuk Semua" atau Tapteng Naik Kelas Adil Untuk Kelompok WI-MP?.
Namun, justru WI-MP Rajanya Pembegal Dana Desa (DD), dan dimungkinkan untuk menduduki Jabatan-jabatan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tapteng harus Suwon dulu kepada WI-MP. apakah juga Aikon Desa yang menelan biaya Rp. 15 juta per Desa se-Tapteng 159 Desa harus WI-MP yang punya kuasa?.
Atau jangan-jangan WI-MP adalah Anjing Pelacak, The Big Boss WI-MP, nanti akan cari tahu. Karena di masa kampanye Pilkada serentak ada dua pasang Paslon KEDAN dan MAMA..
Dalam hal ini ada yang merasa Tim Sukses (TS) cari Dana Kampanye kebebera pihak termasuk diduga ke Direktur PDAM Mual Nauli Tapteng dengan dana ratusan juta. Sekarang People Speak (Rakyat bicara) tidak ada bisa ada dusta.(Demak MP Panjaitan/Pance).
