Komentar
JAKARTA | MEDIA-DPR.COM, Kepala Korlantas Mabes Polri, Irjen Pol.Drs.Agus Suryonugroho,S.H. M.Hum, mengatakan sejumlah arahan kepada anggotanya di lapangan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat,salah satunya, menekankan pendekatan humanisme dalam pelayanan kepada masyarakat saat melakukan pengawalan lalu lintas,dan pada,saat pengawalan lalu lintas di jalan raya segera melaksanakan atau mengedepankan kamseltibcarlantas secara menyeluruh, wajah Polantas yang lama agar ditinggalkan, kami harus humanis,"kata Agus, kepada dpr-com Sabtu (20/9/2025).
Agus menjelaskan,berkaitan dengan ramainya penolakan 'Tot...Tot...Wuk...Wuk' saat pengawalan pimpinan Kementerianatau lembaga Pemerintahan,kami meminta hal tersebut dievaluasi dan menjadi introspeksi personel di lapangan.
"Kebijakan Kapolri melalui beyond trust Presisi salah satunya melalui bagaimana kita bisa membesarkan organisasi Polantas dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan, dalam hal ini salah satunya melalui peran pengawalan lalu lintas,"ujar Agus
Agus menyadari betul, dinamika yang terjadi di lapangan,salah satunya terkait SOP dalam pengawalan lalu lintas terhadap kendaraan pejabat negara.
"Saat posisi padat arus lalu lintas kami harus melancarkan lalu lintas terhadap yang kami kawal, tetapi di sisi lain orang tidak akan suka dengan kami sehingga orang akan komplain dengan dengan kami"tegas Agus
Program 'Polantas Menyapa di sambut baik pada Gen Z
pengawalan di bekukan dan
mengevaluasi juga memerintahkan kepada jajarannya untuk membekukan sementara pengawalan lalu lintas,kalaupun dalam situasi emergency, pengawalan hanya boleh dilakukan tanpa menggunakan sirene dan strobo.
"Untuk sementara waktu pengawalan lalu lintas dibekukan, personel pengawalan lalu lintas boleh stand by di tempat BKO (Pejabat Yang di Kawal), tetapi apabila ada emergency boleh dikawal dengan SOP tidak menggunakan sirene, yang tidak perlu menggunakan tanda-tanda lampu, untuk suara sirene dikurangi,"tutur Agus
Agus menegaskan bahwa, pengawalan tidak dicabut, melainkan dibekukan,seluruh jajarannya diharapkan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Direktur Penegakan Hukum Korlantas Mabes Polri sebelum melakukan pengawalan.
"Pengawalan saat ini tidak dicabut, tetapi dibekukan, terkait dengan pengawalan lalu lintas terhadap pejabat-pejabat tertentu agar berkoordinasi dengan Dirgakkum Korlantas Mabes Polri,"jelas Agus
Agus menyampaikan, pengawalan lalu lintas diperlukan untuk pengamanan kendaraan pejabat,dan di sisi lain,kami menyadari aturan tersebut membuat masyarakat menjadi antipati terhadap Polri.
"Kehadiran kami dalam pengawalan diperlukan, tetapi kehadiran kami juga menjadi antipati dari masyarakat secara umum, ini menjadi dilematis, tetapi tugas adalah kehormatan,"ucap Agus
sementara itu Agus, meminta kepada anggotanya di lapangan tetap mengedepankan humanisme saat melakukan pengawalan lalu lintas serta menekankan prinsip senyum, sapa, dan salam dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.
kami himbau kepada seluruh Dirlantas Polda wilayah dan jajarannya,kami tidak bangga melakukan penegakan hukum, senyummu adalah marka utama, kultur perilaku, kultur pola pikir, kultur pola tindak saat memberhentikan dan memprioritaskan lalu lintas yang kami hadapi adalah masyarakat yang sangat luas,"Pungkas. Agus. (Suyanto)
