Komentar
HUMBAHAS | MEDIA-DPR.COM. Upaya percepatan penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan semakin diperkuat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Posko Bencana Panggugunan. Rakor dipimpin oleh Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi, Nelwan Harahap, S.P., M.Tr.A.P., bersama Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., serta diikuti oleh seluruh jajaran OPD terkait. Sabtu (29/11)
Dalam Rakor tersebut, Plt. Kalak BPBD Humbang Hasundutan, Sabar Purba, menyampaikan laporan terkini dampak bencana. Hingga hari ini, banjir dan longsor telah melanda 6 kecamatan dan 31 desa, menyebabkan 8 jiwa meninggal dunia, 2 orang hilang/belum ditemukan, dan 9 orang luka-luka yang saat ini masih menjalani perawatan. Jumlah pengungsi mencapai 2.200 jiwa di 6 kecamatan. Kerusakan infrastruktur dan aset masyarakat meliputi 172 unit rumah terdampak serta sekitar 768 hektar lahan pertanian. Selain itu, telah dilakukan pembukaan akses di kurang lebih 110 titik untuk mempercepat mobilisasi bantuan.
Dalam laporannya, Bupati Humbang Hasundutan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan laporan perkembangan setiap hari. “Kami akan meng-update situasi dan kondisi setiap hari seperti laporan harian, dan Bapak dapat memantaunya secara langsung,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan akan melaporkan seluruh hasil evaluasi setelah 7 hari masa tanggap darurat pada bulan Desember nanti sesuai dengan arahan dan pedoman yang telah diberikan
Sementara itu, Nelwan Harahap menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. “Status darurat telah ditetapkan, terima kasih kepada Bupati dan jajaran yang sudah cepat tanggap,” ungkapnya. Ia menekankan bahwa setelah status darurat ditetapkan, prioritas utama adalah evakuasi dan penyelamatan. Meski masih terdapat 2 orang yang belum ditemukan, seluruh elemen diminta memaksimalkan upaya pencarian.
Nelwan juga menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan pengungsi, tindak lanjut terhadap tempat tinggal korban pascabencana, jaminan perlindungan sosial agar tidak ada penolakan layanan kesehatan bagi korban baik rawat jalan maupun rujukan, pemulihan dini yang dinilai sudah berjalan cukup efektif karena sejumlah titik akses telah dibuka, serta penguatan dukungan moral dan material kepada masyarakat terdampak.
Selain Rakor di tingkat kabupaten, dilaksanakan juga Rapat Evaluasi Bencana Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M bersama seluruh Pemerintah Daerah terdampak.
Forum ini menjadi sarana penyelarasan strategi, penguatan sinergi lintas wilayah, serta percepatan pemulihan pascabencana.
Dalam kesempatan ini Bupati Humbahas melaporkan status terakhir kondisi bencana yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan.(BonStu)
