Komentar
JAKARTA | MEDIA-DPR.COM, Ribuan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dari 37 provinsi.
Memadati kawasan Istana Negara di Jalan Veteran No. 17, Jakarta Pusat Kawasan Monas di Jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat Senin tanggal (08/12/2025).
"Termasuk 8 kepala Desa dari Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat."
Hadir dalam Aksi Damai tersebut di antaranya Kepala Desa Banjarsari, Margaluyu, Warnasari, Pulosari, Tribaktimulya, Wanasuka, Sukamanah, dan Kepala Desa Lamajang.
Aksi damai ini menurut KI AA Sugiharto S.IP, salah seorang dari 8 Kepala Desa asal Pangalengan yang turut hadir dalam aksi tersebut, menyampaikan harapannya melalui pesan WhatsApp pada hari Selasa (09/12/2025).
Dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 dan percepatan pencairan dana desa tahap dua (non-earmark).
"Kami berharap PMK 81 segera dicabut karena memberatkan kami di desa. Selain itu, kami juga mendesak agar dana desa tahap dua (non-earmark) segera disalurkan paling lambat tanggal 19 Desember 2025," ujarnya.
Aksi damai ini merupakan bentuk kekecewaan para kepala desa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada pembangunan desa.
Mereka berharap pemerintah dapat segera merespons tuntutan mereka demi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
Alhamdulillah ada beberapa perwakilan kepala Desa se-Indonesia yg diperbolehkan masuk untuk audensi bersama wamen.
Dan hasil dari aksi damai tersebut informasinya di sampaikan langsung secara resmi oleh wakil sekertaris Negara.
Saat menerima perwakilan ketua APDESI se-Indonesia pada (08/12/2025) dan menunggu Presiden RI setelah kembali ke Jakarta dari kunjungan bencana alam di provinsi Aceh.
(Ayi Supriatna)
