Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR-COM. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), melalui Asisten Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan Basyri Nasution, S.P., menegaskan bahwa bantuan logistik pascabencana alam 25 November 2025 tidak ditimbun, melainkan dikelola secara transparan dan disalurkan bertahap sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Penegasan ini disampaikan Rabu (25/03/2026) melalui video akun Facebook Pemkab Tapteng (sumber: MEDIA-DPR-COM), terkait adanya bantuan logistik yang masih tersimpan di Kantor Bupati Jln. Dr. Ferdinand Lumban Tobing Kota Pandan Tapteng, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat.
"Bantuan itu bukan untuk ditimbun ataupun dengan tujuan tertentu. Semua disimpan secara transparan dan bisa dilihat langsung di Kantor Bupati," ujar Basyri.
Ia menjelaskan, sisa bantuan saat ini didominasi barang non-pangan seperti pakaian, tikar, kompor, ember, dan beko sorong. Benda-benda tersebut disiapkan untuk masyarakat yang akan atau telah direlokasi ke Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap), dengan mekanisme penyaluran yang mengikuti kesiapan lokasi hunian.
Sebagai contoh, di wilayah Sibiobio Kecamatan Sibabangun, 12 unit Huntara telah siap dan dihuni warga terdampak.
Enam kepala keluarga juga telah pindah ke Huntara Asrama Haji Pinangsori dan menerima bantuan serupa.
"Untuk Huntap yang sedang dibangun, begitu selesai, bantuan peralatan rumah tangga juga akan langsung disalurkan sebagai bekal awal masyarakat," tambahnya.
Basyri menegaskan bahwa bantuan pangan seluruhnya langsung disalurkan tanpa ditahan.
Jika ada paket dalam plastik yang terlihat, itu adalah pakaian untuk anak-anak dan dewasa.
Seluruh bantuan juga tercatat secara administratif dan dikelola terbuka; sejak 19 November 2025 hingga 12 Maret 2026, Pemkab Tapteng terus menerima dan menyalurkan bantuan dari BPBD Pusat.
Sebagai koordinator logistik, ia telah meminta Inspektorat melakukan audit menyeluruh, serta mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit rinci.
"Kita ingin semuanya transparan. Apakah penerimaan dan penyaluran sudah sesuai, itu akan dibuktikan melalui hasil audit," katanya.
Ia juga memastikan tidak ada praktik penimbunan, dan bantuan dapat diberikan langsung kepada warga yang membutuhkan dengan rekomendasi resmi dari lurah atau kepala desa.
Terkait kayu olahan di area Kantor Bupati, Basyri menjelaskan bahwa material tersebut diperuntukkan untuk penanganan bencana, bukan diperjualbelikan.
Kayu digunakan untuk pembangunan jembatan sementara di Kecamatan Sibabangun dan Tukka, serta gudang logistik di Simpang Tiga Sipange Kecamatan Tukka. Penggunaannya telah diatur melalui Surat Edaran Bupati Nomor: 100.3.4.2/10219/2025 tertanggal 23 Desember 2025 tentang pemanfaatan kayu akibat banjir bandang dan tanah longsor.
"Kayu itu digunakan untuk kepentingan penanganan bencana dan kebutuhan warga terdampak," pungkas Basyri Nasution.
(Demak MP Panjaitan/Pance)
