Komentar
JAKARTA | MEDIA-DPR-COM. Wakil Ketua Komisi XIII DPR-RI, Sugiat Santoso, merespons keterlibatan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam aksi penyiraman air keras terhadap seorang aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang terjadi pada Selasa (17/03/2026) siang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Kasus ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Humas TNI Mayor Jenderal Tedi Supriadi yang menyatakan bahwa dua oknum anggota TNI telah ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Sugiat menyayangkan keterlibatan aparat dalam tindakan kekerasan yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Menurutnya, publik perlu mengetahui apakah aksi ini merupakan inisiatif pribadi atau ada perintah dari pihak tertentu.
"Kami mengapresiasi langkah cepat penahanan pelaku, namun proses hukum tidak boleh berhenti di situ.
TNI harus transparan mengungkap apa motif sebenarnya dan siapa dalang atau 'orang kuat' di balik aksi keji ini," ujar Sugiat dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Komisi XIII Kompleks Parlemen Republik Indonesia, Jakarta. Rabu (18/03/2026)
Keterangan ini juga diperkuat oleh Ketua Umum KontraS, Haris Azhar, yang melalui siaran pers resmi menyampaikan bahwa korban sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Cikini dan akan bekerja sama penuh dengan pihak berwenang dalam penyelidikan kasus ini.
Mengingat kasus ini melibatkan aktivis kemanusiaan dan oknum aparat, Sugiat mendorong sinergitas antar lembaga negara untuk memastikan keadilan bagi korban.
Ia meminta tiga instansi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
"Saya mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Kementerian Hukum dan HAM untuk berkolaborasi secara intensif.
Kawal kasus ini sampai tuntas," tegas politisi dari fraksi Gerindra tersebut.
"Jangan biarkan ada ruang bagi impunitas di negeri ini," imbuh Sugiat.
Sugiat memastikan Komisi XIII DPR RI akan turut mengawal perjalanan kasus ini hingga selesai.
"Kami akan mengawal kasus ini. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme, apalagi jika melibatkan oknum berseragam.
Kolaborasi antar-lembaga ini penting agar penanganan kasus menjadi terang benderang dan menjadi peringatan keras bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan serupa," tandasnya (Red)
