Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR-COM. Menanggapi banyaknya protes dan keluhan masyarakat terkait pendataan Bantuan Sosial Jaminan Hidup (Jadup) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng Provinsi Sumatra Utara (Sumut),
Pengamat atau tokoh masyarakat, St. Tigor Panuturi Tambunan, S.Sos., MTr. Ak., memberikan masukan konstruktif. Senin (20/04/2026), ia menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng segera melakukan studi banding ke Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga.
Langkah ini dinilai penting untuk membandingkan, mempelajari, dan mengadopsi praktik terbaik (best practices) yang telah diterapkan di daerah tetangga tersebut, khususnya dalam hal sistem pendataan calon penerima bantuan yang dinilai lebih baik dan tertib.
"Terhadap banyaknya kelompok masyarakat yang memprotes soal Bansos Jadup di Tapteng, Pemkab Tapteng disarankan lakukan studi banding ke Pemko Sibolga," ujar Tigor.
Menurutnya, pengalaman dan sistem yang sudah berjalan efektif di Sibolga perlu dipelajari agar dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi di Tapteng.
Hal ini menjadi solusi agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran, berkeadilan, dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Semoga dengan adanya upaya perbaikan ini, penanganan bencana dan distribusi Bansos Jadup di Tapteng dapat semakin baik, berkeadilan, dan berjalan lancar," harapnya.
Saran ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah (Pemda), untuk terus berbenah dan memperbaiki sistem pelayanan publik demi kesejahteraan rakyat.
(Demak MP Panjaitan/Pance)
