KomentarData Ditutup dan Ditolak, Warga: Sudah Didata Berkali-kali tapi Nama Tak Muncul
TAPANULI TENGAH | MEDIA-DPR-COM. Instruksi keras Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Jend. Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.. Tito, kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), seolah bagaikan angin lalu. Lebih dari sepekan waktu yang diberikan untuk merapikan data korban bencana, situasi di lapangan justru memanas.
Pada Senin (06/04/2026), gelombang protes terjadi di dua titik. Puluhan warga Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan Tapteng
mendatangi kantor kelurahan, sementara rombongan warga dari Unte Mungkur IV mendatangi Kantor Bupati, semuanya mempertanyakan nasib data bantuan yang dinilai masih kacau di bawah kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu.
INSTRUKSI PUSAT TAK DIJALANKAN.
Kronologi bermula saat kunjungan Tito Karnavian ke lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Pinangsori pada 27 Maret lalu. Saat itu, ia memberikan tenggat waktu sangat ketat: selesaikan pendataan dalam waktu satu minggu dengan melibatkan tim khusus dari BPBD, Dinas Sosial, Dukcapil, dan didampingi BPS.
"Saya menginstruksikan Bupati Tapteng agar menyelesaikannya dalam satu minggu," ujar Tito kala itu.
Namun kenyataannya, tenggat waktu tersebut berlalu tanpa ada perbaikan signifikan. Justru keluhan warga semakin menguat.
KRONIS: DIDATA BERKALI-KALI, BANTUAN TAK KUNJUNG DATANG
Di Kelurahan Budi Luhur, warga mengaku sudah lelah didata dan disurvei berkali-kali, namun nama mereka tak kunjung muncul dalam daftar penerima bantuan, khususnya Jaminan Hidup (Jadup).
"Sudah didata, sudah disurvei berkali-kali, tapi nama kami tidak ada. Kami bingung sampai kapan harus menunggu," ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.
Warga juga menuding adanya ketidaktepatan sasaran dan dugaan "pilih-pilih" penerima yang didasarkan pada kedekatan dengan aparat kelurahan, bukan berdasarkan kebutuhan.
KASUS UNTE MUNGKUR IV: DATA DITUTUP, WARGA DIAJUKAN BOLAK-BALIK.
Sensasi berbeda dialami oleh warga Unte Mungkur IV, Kecamatan Pandan, yang diwakili oleh Bahrin Simatupang, Hariman Siregar, dan lainnya. Mereka mendatangi Kantor Bupati ingin menemui Masinton Pasaribu, namun hanya diterima Satpol PP dan diarahkan untuk kembali ke tingkat bawah.
Ironisnya, saat ditelusuri, alasan kenapa nama mereka tidak masuk adalah karena data dinyatakan "sudah tutup" oleh pihak desa dan lingkungan.
"Kami ditolak oleh Kepling Jansen Girsang dengan alasan data sudah tutup," ungkap warga.
Hal senada diakui Kepala Desa (Kades) Unte Mungkur IV, Firman Nainggolan, saat dikonfirmasi media. Ia mengaku data sudah ditutup, namun berjanji akan berusaha mengusahakan jika memang masih ada tahapan keempat, dengan meminta warga melengkapi persyaratan kembali.
PERINGATAN KERAS TITO KARNAVIAN
Situasi ini sangat kontras dengan peringatan keras yang pernah disampaikan Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Pusat tidak akan segan mengambil langkah tegas terhadap pihak yang menghambat penanganan bencana.
"Pemerintah siap mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang menghambat. Kepala daerah agar tidak ragu mengevaluasi bahkan melaporkan pejabat yang tidak mendukung," tegas Tito.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Tapteng masih menunggu kepastian nyata. Apakah data akan segera diperbaiki, atau instruksi pusat hanya akan menjadi wacana belaka sementara rakyat terus dirugikan?
(Demak MP Panjaitan/Pance)
