Komentar
JAKARTA | MEDIA-DPR-COM. Pemerintah terus bergerak cepat melakukan terobosan besar. Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial kini menjadi prioritas utama dan harus segera diwujudkan untuk memangkas birokrasi yang rumit serta memastikan bantuan tepat sasaran.
Dengan total 137 program yang tersebar di 38 kementerian dan lembaga, integrasi data menjadi kunci keberhasilan mutlak. Tanpa integrasi, proses penyaluran akan terhambat dan berpotensi tidak menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan. Sumber MEDIA-DPR CIM. info Luhut Binsar Panjaitan Selasa (28/04/2026)
Untuk menjawab tantangan tersebut, dikembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Sistem ini memungkinkan pertukaran data lintas sektor dilakukan secara real-time dan terintegrasi penuh (interoperable).
"Sistem ini menjadi pondasi vital untuk memperbaiki akurasi penargetan. Saat ini kita sedang masuk dalam Uji Coba (Piloting) Tahap II yang melibatkan 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia," ungkap pejabat terkait.
Ini adalah lompatan besar dibanding masa lalu yang masih mengandalkan cara manual, seperti pengalaman di Banyuwangi sebelumnya yang kini sudah beralih ke sistem digital canggih.
Fitur Canggih: Cek ASN, Gaji, Kendaraan, hingga Tanah
Keunggulan sistem baru ini sangat luar biasa. Masyarakat yang mendaftar bansos akan mendapatkan kepastian secara instan.
Dengan persetujuan pemohon, sistem akan melakukan pengecekan otomatis ke berbagai database nasional, meliputi:
* BKN – Status kepegawaian (Apakah ASN atau bukan).
* BPJS Ketenagakerjaan – Profil penghasilan dan gaji.
* Korlantas Polri – Kepemilikan kendaraan bermotor.
* ATR/BPN – Kepemilikan aset tanah dan lahan.
Bahkan, fitur ruang sanggah pun bisa dilakukan secara langsung dalam hitungan menit tanpa perlu berurusan dengan berkas yang rumit.
Target Presiden: Operasional Penuh Oktober Mendatang
Menindaklanjuti arahan keras Presiden Prabowo Subianto, seluruh elemen pemerintahan diminta untuk segera bersatu.
"Saya tegaskan kembali, kita harus mengesampingkan sekat atau ego sektoral. Rollout nasional bansos digital ini harus sudah beroperasi penuh pada Oktober mendatang," tegasnya.
Birokrasi yang melayani hari ini harus berubah menjadi lebih adil, cepat, dan transparan. Tujuannya jelas: membangun pemerintahan modern dan memastikan sekecil apapun hak masyarakat dapat disalurkan dengan tepat dan tidak salah alamat.(Red)
Luhut Binsar Pandjaitan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto.
