Komentar
Foto : Gambar Unggahan Para Buzer-Buzer Diduga Bupati Tapteng Masinton Pasaribu S.H , M.H.
TAPTENG | MEDIA-DPR COM. Sebuah unggahan di media sosial menjadi viral dan memicu perbincangan hangat di kalangan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut)
Dalam postingan yang beredar di akun Facebook pada grup TAPTENG BERSATU UNTUK PERUBAHAN (TBUP), Jum'at (17/04/2026), muncul dugaan kuat bahwa kelompok yang berencana melakukan demonstrasi adalah pihak yang disebut sebagai "ternaknya" serta pendukung dari oknum kepala desa yang bermasalah.
Dalam narasi tersebut, kelompok ini diduga kuat merupakan buzzer atau tim pemenangan yang bekerja untuk kepentingan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu S.H., M.H.
Tindakan mereka dituding bertujuan untuk menciptakan keresahan dan kerusuhan demi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
"Mereka seakan hadir membela Bupati, padahal tujuannya agar Tapteng tidak pernah tenang. Masyarakat sudah bosan melihat ulah buzzer-buzer ini," ujar sumber yang enggan disebutkan namanya. Jum'at (17/04/2026) di Tapteng.
Diduga Kaya Raya dari "Fee Proyek" dan Pungutan
Lebih jauh, unggahan tersebut juga mengungkap dugaan bahwa para buzzer ini telah memiliki kekayaan yang didapatkan dari pekerjaan mereka, yang sumber dananya diduga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapteng.
Diduga, aliran dana tersebut masuk melalui berbagai cara, mulai dari agent fee proyek, Jual Jabatan, hingga apa yang disebut sebagai "uang keamanan" yang dikumpulkan dari berbagai elemen.
Mulai dari Kepala Desa (Kades), Kepala Sekolah (Kepsek), Kepala Puskesmas (Kapus), hingga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bahkan, disebutkan bahwa setiap kali ada kritik publik atau kesalahan yang dilakukan pemimpin daerah, para buzzer ini hanya tinggal menulis di akun media sosialnya untuk membungkam suara rakyat dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa.
Masyarakat Minta Berhenti Ciptakan Kerusuhan
Masyarakat melalui unggahan tersebut meminta agar praktik ini dihentikan segera. Mereka menilai tindakan provokatif ini sangat bertentangan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang diagungkan, yaitu "Tapteng Naik Kelas, Adil Untuk Semua".
"Kami ingin Tapteng damai dan maju, bukan justru terus dirongrong demi kepentingan kelompok tertentu," tegasnya.
Dalam unggahan tersebut juga disinggung bahwa perilaku yang memihak kekuasaan dan merugikan masyarakat banyak seharusnya sudah hilang seiring bergantinya zaman. Masyarakat kini semakin kritis dan tidak ingin diperlakukan semena-mena seperti masa lalu yang kelam.
Ditulis oleh Demak MP Panjaitan/Pance Wartawan MEDIA-DPR-COM
