Komentar
TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Sebuah fakta memilukan sekaligus menjadi tanda tanya besar terungkap dari tubuh birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut)
Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi garda terdepan penanganan bencana mengaku kecewa dan mengeluh berat.
Pasalnya, sejak peristiwa dahsyat banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah itu pada 25 November 2025 silam hingga detik ini, mereka bekerja siang malam mengabdi, namun tak sepeser pun biaya operasional atau insentif yang mereka terima.
Keluhan ini disampaikan oleh seorang ASN yang bertugas di lingkungan Pemkab Tapteng, yang meminta identitasnya dirahasiakan saat berbicara kepada media.
Permintaan itu bukan tanpa alasan; ia mengaku sangat takut jika Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu S.H., M.H., mengetahui bahwa ia berani bersuara.
Kekhawatirannya beralasan, sebab ia yakin akan dikenakan sanksi berat akibat keterangannya ini, meskipun apa yang disampaikan adalah fakta di lapangan.
"Sejak kejadian itu sampai sekarang, kami terus bekerja. Mulai dari mendata korban, menyalurkan bantuan, turun ke lokasi terdampak untuk survei lapangan, hingga mengurus administrasi Jaminan Hidup (Jadup) bagi masyarakat yang haknya terdzalimi.
Kami kerahkan seluruh tenaga dan pikiran, tapi jujur saja, kami tidak pernah mendapatkan biaya operasional, uang makan, maupun dukungan dana apa pun dari pemkab," ungkap sumber tersebut dengan nada kecewa.
Padahal, berdasarkan aturan keuangan daerah dan pengetahuan umum, segala bentuk biaya untuk penanggulangan bencana alam, pemulihan pasca bencana, hingga dukungan operasional petugas adalah pos pengeluaran yang wajib ada dan telah dianggarkan secara jelas di dalam APBD Tapteng.
Dana tersebut disiapkan khusus untuk membiayai logistik, peralatan, maupun tunjangan kinerja bagi para petugas yang bertugas di lapangan dengan risiko tinggi.
Namun, ironinya, meski anggarannya ada secara hitungan kertas, hingga saat ini ASN yang bekerja maksimal itu sama sekali belum merasakan aliran dana tersebut.
Dana yang seharusnya menjadi penyemangat dan penunjang kinerja, justru menjadi misteri besar yang tak terjawab.
"Kami tahu uangnya ada, sudah masuk anggaran. Tapi kenapa sampai sekarang kami tidak tahu rimbanya, tidak ada kejelasan pencairannya? Kami bekerja ikhlas demi masyarakat, tapi manusia biasa juga butuh dukungan. Ini jadi pertanyaan besar bagi kami: di mana dana itu berada dan untuk siapa sebenarnya anggaran itu disiapkan?" tambahnya.
Kondisi ini memancing keprihatinan luas. Di satu sisi, para ASN rela berkorban waktu dan tenaga demi pemulihan daerah dan membantu warga yang menderita.
Namun di sisi lain, transparansi pengelolaan anggaran bencana yang seharusnya jelas dan tepat sasaran justru menjadi kabur.
Masyarakat pun mulai bertanya-tanya: Jika para pelaksana di lapangan saja tidak mendapatkan haknya, lalu ke mana dan kepada siapa anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari uang rakyat itu disalurkan?
Apakah dana itu benar-benar digunakan untuk kepentingan korban dan operasional, atau justru berputar di lingkaran tertentu saja?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Tapteng maupun dinas terkait mengenai kejelasan penggunaan dan pencairan anggaran bencana tersebut.
Publik pun berharap kebenaran ini segera terungkap, agar kerja keras para abdi negara yang berjuang di garis depan tidak sia-sia dan hak-hak mereka pun terpenuhi sebagaimana mestinya.
(Lisberth Manik S.E)
