Komentar
Pimpinan DPRD Tapteng, Joneri Sihite S.E., TAPTENG | MEDIA-DPR.COM. Sebuah perbandingan kinerja penanganan bencana antara Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), menjadi sorotan tajam.
Hal ini diungkapkan oleh Pimpinan DPRD Tapteng, Joneri Sihite S.E., melalui unggahannya di akun Facebook pribadinya pada Jum'at (08/05/2026).
Dalam unggahannya, Joneri menegaskan bahwa penjelasan yang disampaikan merupakan jawaban yang ia peroleh dari aplikasi, namun isinya mencerminkan fakta di lapangan yang perlu diperbaiki demi kemajuan daerah.
Berikut adalah 5 poin utama perbandingan dan akar masalah yang terungkap:
01. Data Pendataan: Berantakan vs Rapi
Penyebab utama permasalahan di Tapteng terletak pada sistem data yang berantakan dan tidak akurat. Banyak warga korban bencana tidak terdaftar, sementara yang tidak berhak justru masuk daftar. Data tidak rinci dan lambat diperbarui, sehingga bantuan jadup sering tidak tepat sasaran, tertunda, atau tidak sampai. Sebaliknya, di Tapanuli Selatan datanya lebih rapi, lengkap, dan cepat diverifikasi, membuat penyaluran berjalan lancar.
02. Kinerja & Koordinasi Pemda: Lemah vs Teratur
Kinerja pemerintah daerah dinilai lambat, kurang serius, dan buruk dalam berkoordinasi antar instansi maupun menindaklanjuti arahan dari Provinsi maupun Pusat. Bahkan Gubernur pernah menegur keras dan mengancam menghentikan anggaran karena penanganan di Tapteng dianggap paling lamban dibanding daerah lain. Berbeda dengan Tapsel, di mana manajemen dan pelaksanaan di lapangan jauh lebih teratur dan cepat.
03. Kondisi Wilayah: Sulit & Rawan vs Akses Lebih Baik
Secara geografis, wilayah Tapteng memiliki tantangan lebih berat: banyak pegunungan, jalan sering putus, komunikasi terputus, dan banyak desa terisolir. Ditambah lagi kerusakan lingkungan parah dan alih fungsi hutan yang luas membuat bencana terus berulang. Di sisi lain, akses di Tapanuli Selatan lebih baik, wilayah lebih terbuka, dan kesiapan mitigasi bencana lebih matang.
04. Perencanaan & Pelaksanaan: Buruk vs Matang
Perencanaan pembangunan pasca bencana di Tapteng dinilai buruk. Lokasi hunian sementara sering dibangun di tempat yang masih rawan longsor, tanggul atau sabo dam tidak berfungsi baik, sampah bencana menumpuk, dan proyek sering tertunda. Di Tapsel, perencanaan lebih matang, lokasi pembangunan aman, dan progres pekerjaan terukur jelas.
05. Pengawasan & Akuntabilitas: Rendah vs Terjaga
Masih banyak keluhan mengenai penyaluran bantuan yang tidak transparan, indikasi penyimpangan, serta laporan kinerja yang terlambat dan tidak lengkap. DPRD sendiri menilai pemerintah daerah lalai dan gagal menangani krisis dengan baik. Sementara di Tapsel, aspek pengawasan dan pertanggungjawaban berjalan lebih baik.
Kesimpulan:
Secara ringkas, keunggulan Tapsel ada pada data yang rapi, kerja cepat, koordinasi solid, dan akses wilayah yang lebih mendukung.
Sedangkan di Tapteng, kendala mendasar ada pada masalah data, manajemen pemerintahan, serta kondisi geografis dan lingkungan yang lebih sulit.
Joneri Sihite berharap, catatan ini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan menjadi cermin agar Pemkab Tapteng segera memperbaiki seluruh aspek tersebut, sehingga masyarakat korban bencana mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya.
(Demak MP Panjaitan/Pance)
